News

Sinergi Musrenbang DKI-Pemerintah Pusat Bantu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Radar Bandung - 15/04/2022, 07:01 WIB
Ali Yusuf
Ali Yusuf
Tim Redaksi
Sinergi Musrenbang DKI-Pemerintah Pusat Bantu Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (istimewa)

RADARBANDUNG.id, JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap Provinsi DKI Jakarta dapat mengerek pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Menurut Airlangga, Provinsi DKI memiliki potensi untuk ikut menarik pertumbuhan ekonomi terutama di Pulau Jawa. Sebab, DKI Jakarta memiliki fasilitas dan kapasitas fiskal tertinggi secara nasional.

Airlangga menuturkan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangt) Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2023 bisa bersinergi dengan program dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menko Airlangga menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersama stakeholder lain untuk mengendalikan pandemi membuat Indonesia memiliki landasan ekonomi yang baik.

Terlebih, DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang dinilai berhasil menangani pandemi dengan baik. Menurut Airlangga perekonomian nasional berhasil tumbuh sebesar 3,69 persen (yoy) pada 2021.

Hal ini menguatkan momentum pemulihan ekonomi nasional yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang pemulihan ekonominya telah mencapai tingkat sebelum pandemi. “Income per kapita yang sempat turun, kini bisa kembali ke USD 4.350. Sinyal pemulihan juga terlihat dari berbagai index di berbagai daerah,” ujar Menko Airlangga saat memberikan sambutan kegiatan Musrenbang RKPD DKI Jakarta Tahun 2023, Kamis (14/4/2022).

Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang bisa kembali ke negara berpendapatan menengah atas.

Indonesia juga memiliki potensi mendapatkan pemasukan dari ekspor komoditas. Hal ini dikarenakan beberapa harga komoditas terus meningkat seperti batu bara, tembaga, gas alam, CPO, dan nikel.

Airlangga mengaku, pemerintah pusat berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan melanjutkan pemberian stimulus ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

BACA JUGA:


Terkait Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola
Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola

  RADARBANDUNG.id –  Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Badan Bank Tanah secara resmi menyerahkan Pedoman Akuntansi Badan Bank Tanah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyerahan ini dilangsungkan pada Rabu (30/7/2025) di Aula MM Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mendorong […]

Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah
Nasional
Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah

RADARBANDUNG.ID, BLITAR – Dalam beberapa terakhir ini, rakyat Indonesia dihebohkan dengan aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Video aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar viral di media sosial. Pengalaman kelabu perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar ini dialami oleh WV, 12 […]

Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi
Nasional
Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi

RADARBANDUNG.id – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan bahaya rangkap jabatan menteri atau wakil menteri (wamen) dengan jabatan sebagai komisaris. Menurutnya, kondisi ini bisa melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berisiko memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Mahfud meminta agar pemerintah tidak mengabaikan putusan MK tentang larangan wamen menjabat komisaris karena jabatan di kabinet bersifat politik. Pasalnya, putusan MK bersifat […]

KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan
Nasional
KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan

RADARBANDUNG.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyamarkan kepemilikan sejumlah kendaraan dengan cara mengatasnamakan pegawainya. Hal ini diketahui setelah penyidik KPK menyita kendaraan yang diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). “Kalau tidak salah itu ajudannya atau pegawainya, gitu ya. […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.