RADARBANDUNG.id- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi rencana PT. Pertamina yang akan mewajibkan pemilik kendaraan roda empat atau lebih untuk beli BBM bersubsidi (solar dan pertalite) melalui aplikasi MyPertamina.
Juru bicara PKS, Pipin Sopian menilai aturan tersebut akan menyulitkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan masalah baru.
“Negara seharusnya hadir untuk memberikan rasa keadilan dan memudahkan rakyat, kok ini justru malah merepotkan. Era teknologi harusnya membuat semua serba simpel, ini malah dibuat ribet. Kebijakan ini harus dicabut,” kata Pipin dalam keterangannya, Rabu (29/6).
Baca Juga: Beli Pertalite Pakai MyPertamina Berlaku untuk Motor? Ini Jawabannya
Pipin mengatakan, jika negara ingin melakukan pengaturan terhadap penjualan BBM bersubsidi agar tepat sasaran, cukup dibuat aturan dan sanksi yang jelas.
“Sebenarnya peraturannya bisa dibuat simpel. Misalnya mobil cc di atas 1500 dilarang menggunakan pertalite, di bawah 1500cc boleh menggunakan pertalite. Begitu juga motor di atas 125cc dilarang, motor dibawah 125cc boleh. Asalkan aturannya jelas dan sanksi yang tegas,” lanjut Pipin.
Baca Juga: Begini Cara Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi
Selain merepotkan, Pipin juga menilai penggunaan HP saat pengisian BBM di SPBU juga berisiko. “Penggunaan HP saat pengisian BBM kan sudah dilarang, itu sudah ada aturannya. Kok malah mau dibolehkan. Sama saja menjebloskan konsumen dalam bahaya,” jelas Pipin.
Pipin menilai aturan ini tidak adil, karena tidak semua masyarakat memiliki telepon genggam dan kuota data yang memadai, serta kondisi jaringan internet yang bagus di setiap daerah.
“Tidak semua masyarakat, khususnya kalangan menengah bawah memiliki HP dan memiliki cukup kuota data sehingga membuat aturan ini tidak adil. Selain itu pemanfaatan aplikasi harus tergantung kondisi jaringan internet,” ujarnya.
