RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Meski paling populer di internal partai, Lembaga survey Poldata Indonensia Consultant memprediksi Netty Prasetiyani akan kesulitan mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera dalam pertarungan Pilgub Jabar 2024. Bukan tanpa alasan, permasalahan gender masih menjadi penghabat Netty dalam Pilgub Jabar mendatang.
Chief Operasional Officer Poldata Indonensia Consultant, Mohamad Grandy Ramdhana menjelaskan, ada dua nama yang saat ini sudah menjadi perbincangan di internal PKS untuk Pilgub Jabar 2024. Selain Netty ada nama ketua DPW PKS Haru Suandaru yang belakang sudah mulai hangat.
Grandy menjelaskan, pihaknya tidak memungkiri bahwa nama Netty cukup populer dibanding ketua DPW PKS Haru Suandaru, Netty sebagai istri dari mantan Gubernur Jawa Barat dua priode Ahmad Heryawan menjadi faktor utama popularitas dan elektabilitasnya cukup tinggi.
“Secara popularitas Netty Heryawan sebagai istri mantan Gubernur Jabar 2 periode jelas lebih dikenal oleh masyarakat. Kiprah beliau selama mendampingi kang Aher menjadi Gubernur juga memiliki kesan tersendiri di masyarakat Jawa Barat. Dua hal tersebut jadi poin plus untuk Netty,” katanya kepada wartawan di Bandung, Senin (25/7/2022).
Namun, Grandi menjelaskan, jika melihat selama perhelatan pilkada, Partai Keadilan Sejahtera tidak pernah mengusung Calon Kepala Daerah wanita dari internal partai.
“Tapi PKS sebagai partai Islam nampaknya agak sulit untuk mengusung figur perempuan sebagai calon kepala daerah. Tampaknya PKS akan lebih condong ke figur Haru sebagai Ketua DPW PKS walaupun tidak sepopuler Netty tapi Haru tidak akan menimbulkan resistensi di kalangan pemilih tradisional PKS,” jelasnya.
Meski saat ini PKS sudah mengklaim sebagai partai terbuka, namun menurut Grandi, Para pemilih tradisional PKS masih sulit untuk menerima pemimpin perempuan.
“Walaupun PKS telah mengklaim sebagai partai terbuka, tapi suara mayoritas dari pemilih tradisional PKS jelas jadi pertimbangan partai dalam menentukan pilihan. Seperti kita ketahui bahwa pemilih tradisional PKS mayoritas berasal dari kelompok islam fundamentalis yang kemungkinan besar akan memiliki resistensi terhadap calon kepala daerah perempuan,” tukasnya. (*)
