RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) mencatat 3.692 pengaduan konsumen pada semester I 2022. Dari jumlah itu, pengaduan sektor niaga elektronik (e-commerce) mendominasi hingga 86,1 persen.
Dirjen PKTN Veri Anggrijono mengatakan dominasi sektor niaga-el didorong pembatasan sosial sebagian besar sektor bisnis beralih ke transaksi digital dengan menawarkan produk harga kompetitif dan meningkatnya minat belanja daring.
Ia memastikan komitmen untuk penyelesaian pengaduan terus menjadi prioritas.
Baca Juga: 7 Cara Ampuh Menghindari Penipuan Toko Online
“Penyelesaian pengaduan konsumen tetap menjadi prioritas Kementerian Perdagangan sebagai wujud tindakan nyata pemerintah dalam melindungi konsumen Indonesia, menciptakan konsumen berdaya serta pelaku usaha yang tertib,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima.
Pengaduan di sektor niaga-el meliputi sektor makanan dan minuman; jasa keuangan; jasa
transportasi; pariwisata; dan elektonika/kendaraan bermotor.
Baca Juga: Pengaduan Konsumen Meningkat Tajam Sejak 2017
Adapun jenis pengaduan antara lain pembelian barang yang tidak sesuai dengan perjanjian atau rusak; barang tidak diterima konsumen; pembatalan sepihak oleh pelaku usaha; waktu kedatangan barang tidak sesuai yang dijanjikan; pengembalian dana (refund), menambah (top up) saldo, serta penggunaan aplikasi platform/media sosial.
Menurutnya, sebanyak 99,8 persen atau 3.687 pengaduan konsumen telah diselesaikan dan 5 sedang dalam proses. Dengan kata lain, Direktorat Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN tengah menunggu kelengkapan data, menganalisis dokumen, mengklarifikasi, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan antara konsumen dan pelaku usaha.
Selama Januari- Juni 2022, aplikasi perpesanan WhatsApp menjadi saluran layanan pengaduan konsumen yang paling banyak digunakan, yaitu sebanyak 3.116 pengaduan. Selanjutnya, situs web menerima 307 pengaduan, surat elektronik (e-mail) 228 pengaduan, telepon 34 pengaduan, datang langsung ke Direktorat Pemberdayaan Konsumen 6 pengaduan, dan surat 1 pengaduan.
(dbs)
