RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) disambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/8/2022) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Anti-korupsi yang diinisiasi Disdik Jabar di SMA, SMK dan SLB Negeri.
Dikatakan Direktur Jenjang Pendidikan KPK, Aida Ratna Zulaiha, Jabar menjadi provinsi terdepan dalam mengimplementasikan pendidikan Anti-korupsi di SMA, SMK dan SLB Negeri. “Kami sangat tahu kalau di Dinas Pendidikan wilayah Jabar ini implementasi anti korupsi sudah dilakukan, dalam bentuk mata pelajaran PPKN,” ujar Aida.
Tak hanya itu, Aida mengapresiasi reward dan punishment yang diterapkan di lingkungan pendidikan Jabar terkait Anti-korupsi. Menurutnya, terkait pelanggaran, meskipun di lingkup pendidikan harus ditindak.
“Misalnya sekarang selesai PPDB, kalau ada intervensi dan pelanggaran ya ditegakan aturannya. Yang memanipulasi data juga harus diberikan sanksi,” ujarnya.
Lainnya yakni mengenai upaya Disdik Jabar yang terus mengaktifkan Penyuluh Anti-Korupsi (Paksi) untuk melakukan program atau kegiatan-kegiatan. Hal itu, ia katakan, merupakan salah satu pemicu implmentasi pendidikan anti-korupsi di Jabar berkembang.
Termasuk, perhatian pada penguatan integritas kepala sekolah melalui kegiatan atau program terkait implementasi pendidikan anti-korupsi. “Kepala sekolah di Jabar itu hampir semua mengikuti pelatihan integritas, kami sangat harapkan itu menjadi modal mereka dalam mengelola sekolah dan menjadikan dirinya sebagai teladan,” imbuhnya.
Untuk memperkuat sinergitas bersama KPK sendiri, pihaknya berharap laporan implementasi Pendidikan Anti-korupsi di setiap sekolah dilakukan dalam 2 bentuk. Yaitu melalui Dapodik dan juga platform Jaga.id milik KPK.
“Walaupun sudah dilakukan kita tidak mendapatkan laporannya secara detail. Karena itu kita ingin melalui Dapodik dan melalui Jaga.id. jadi kami juga nanti bisa melihat dan mencari best practice di mana yang ada di Jabar dan kita akan sebarkan ke satuan pendidikan di wilayah lain,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan akan terus mendorong agar setiap sekolah melaksanakan dan mengunggah praktik-praktik baik terkait Anti-korupsi.
Pada Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Anti-koruspi sendiri dilakukan secara hybrid dan dihadiri perwakilan kepala sekolah yang telah mengikuti diklat integritas.
“Tadi seluruh kepala sekolah mendapatkan akun, jadi pada saat melakukan pembelajaran ada praktik praktik baik tolong diupload untuk mempopulerkan praktik baik ke seluruh wilayah Jabar,” jelas Dedi.
Menurutnya, KPK telah memahami bahwa Jawa Barat sudah terintegrasi dan leading terkait Anti-korupsi. Di mana regulasi pun telah dibuat baik itu Pergub hingga Perbup. “Di Jabar ini juga ada relawan kurikulum anti korupsi. Kita juga membentuk tim Pokja Kurikulum Anti-korupsi yang berada di tiap cabang dinas,” tuturnya.
Adapun 100 dari 848 sekolah baik itu SMA, SMK dan SLB Negeri di Jabar telah mengunggah praktek-praktek baik melalui platform KPK. Dedi mendorong hal ini dapat dilakukan oleh seluruh sekolah. “Itu yang harus ditingkatkan Insya Allah dalam waktu 2 pekan kita akan menyampaikan bahwa seluruh sekolah khususnya negeri di Jabar akan mengapload,” pungaksnya. (dbs)
