RADARANDUNG.id, BANDUNG- Sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Jawa Barat (Jabar) memberikan pandangan terkait rencana pemerintah mengalihkan dana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ragam pandangan seputar wacana penyesuaian subsidi energi ini tercurah melalui Diskusi Publik bertajuk “Penyesuian Harga BBM dan Pengalihan Subsidi ke Sasaran yang Lebih Tepat” yang digelar di Graha HMI Bandung, Rabu (31/8).
Hadir sebagai pembicara, Ketua Umum Badko HMI Jabar Firman Nasution, Korwil III GMKI Jabar-Banten Andreas Simanjuntak, Ketua Umum KAMMI Jabar Ahmad Jundi, Putu Lingga (Ketua PD KMHDI Jabar), Amirul Muttaqien (Ketua PW Hima Persis Jabar), Faisal Amien Prawira (Ketua DPD IMM Jabar), dan Ketua Umum PW Hima PUI Jabar, Isep Saepulloh.
Baca Juga: Harga BBM 1 September: Pertalite Masih Rp 7.650, Non Subsidi Turun
Menurut Ketum Badko HMI Jabar, Firman Nasution, kebijakan pengalihan subsidi BBM merupakan langkah yang tepat untuk situasi saat ini. Pihaknya berpendapat, kondisi beban negara akibat subsidi yang tidak tepat sasaran jadi alasan mengapa perlu adanya penyesuaian ulang.
“Kami mencermati dalam memberikan subsidi pada BBM ini justru cenderung dinikmati oleh kelas menengah ke atas. Sedangkan jika kita berbicara subsidi, seharusnya diarahkan kepada masyarakat menengah ke bawah,” kata Firman.
Baca Juga: Jelang Harga Pertalite dan Solar Naik, Pemerintah Cairkan BLT BBM
Pihaknya mendorong pemerintah agar mengalihkan subsidi BBM ke sektor yang lebih tepat, seperti listrik dan aneka kebutuhan dasar lainnya bagi masyarakat kurang mampu. Ini tidak terlepas dari fakta masih banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur dasar berupa listrik yang memadai.
Di tempat yang sama, Putu Lingga (Ketua PD KMHDI Jabar) mengatakan, kenaikan harga BBM terjadi karena harga minyak dunia yang naik dan kurs rupiah yang melemah, disertai hutang dolar pertamina yang cukup besar.
“Maka itu, ini langkah safety yang harus ditempuh, jika ingin mendorong perekonomian Indonesia pasca pandemi. Tentunya subsidi ini harus didorong ke sektor-sektor yang lebih urgen,” imbuhnya.
