RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Salah satu pengamat isu-isu strategis, Prof. Imron Cotan mengungkapkan bahwa penyesuaian harga BBM akan mampu menghadirkan keadilan untuk masyarakat sekaligus upaya Pemerintah melakukan efisiensi APBN bagi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Pasalnya sejauh ini, menurut Prof Imron dalam sebuah acara diskusi di stasiun televisi, program subsidi BBM yang telah diberikan Pemerintah masih belum tepat sasaran.
Hal tersebut dikarenakan selama ini memang sistem pemberian subsidi mengacu pada jenis komoditas BBM yang terdistribusi sehingga mulai dilakukan pembenahan dengan dialihkan untuk berfokus pada masyarakat yang membutuhkan saja.
“Saya melihat Pemerintah itu sangat prudent dengan cara mengefektifkan distribusi dari BBM bersubsidi yang tadinya diberikan subsidi kepada produk-produk Pertamax, Pertalite dan Solar, sekarang dana subsidi yang tadinya dialokasikan ke 3 komoditas itu dialihkan kepada subsidi ke orang-orang atau sasaran yang tepat,” katanya, Sabtu (3/9).
Maka dari itu Pemerintah sudah memiliki rancangan akan memberikan bantalan sosial kepada beberapa kelompok masyarakat rentan. Pemberian bantalan sosial ini dinilai jauh lebih bermanfaat dan efektif untuk mengurangi beban APBN daripada dananya harus terus digunakan untuk mensubsidi BBM sehingga nantinya bisa dianggarkan untuk kepentingan jangka panjang untuk Indonesia.
Sementara itu, berdasarkan paparan dari Berly Martawardaya, selaku Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memberikan gambaran bahwa tren harga minyak dunia terus mengalami kenaikan sejak awal tahun hingga masuk di semester kedua menyentuh pada nilai USD 105 / barel.
Hal tersebut tentu memberikan tekanan terhadap anggaran subsidi dan kompensasi energi yang dianggarkan pemerintah. Pada awal tahun 2022, pemerintah melalui APBN mengalokasikan 152,5 Triliun untuk anggaran subsidi dan kompensasi dengan asumsi dasar harga minyak dunia masih berkisar USD 60.
Kenaikan harga minyak dunia yang terus signifikan mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran subsidi kompensasi sebesar 502,4 Triliun yang tertuang melalui perpres 98/2022. Selain itu, Berly juga memaparkan bahwa kenaikan kurs Dollar terhadap Rupiah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anggaran subsidi kompensasi menjadi besar.
Data Bloomberg menunjukan kurs rupiah ditutup melemah 0,09 poin atau 13 poin ke Rp 14.895 per dolar AS. Hal ini memberikan gambaran bahwa terjadinya beban berat terhadap APBN negara.
Dengan melihat situasi global yang penuh ketidakpastian, Berly Martawardaya memandang bahwa bila hal tersebut terus terjadi hingga akhir tahun, diperkirakan APBN membutuhkan sekitar 196 Triliun hanya untuk alokasi subsidi dan kompensasi. Disisi lain, permasalahan yang terjadi adalah subsidi yang dilakukan pemerintah dinilai kurang tepat sasaran terkait manfaatnya.
Berly Martawardaya juga memandang bahwa Kenaikan harga BBM akan mempengaruhi harga pangan yang akan langsung berdampak pada masyarakat bawah sehingga pemerintah harus melindungi dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Selain itu Berly juga menilai bahwa Pemerintah perlu melakukan persiapan untuk skema perlindungan sosial guna menjaga daya beli masyarakat, melihat ekonomi Indonesia didominasi oleh sektor konsumsi masyarakat, sekaligus untuk menjaga momentum positif pemulihan ekonomi Indonesia.
Penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah tidak semata-mata menghilangkan subsidi untuk rakyat, tetapi justru mentransformasikan subsidi tersebut melalui mekanisme skema perlindungan sosial agar nilai guna subsidi tepat sasaran.
Sehingga sudah tepat seyogyanya penyesuaian harga BBM dilakukan oleh pemerintah, sebagai pelampung bagi perekonomian serta agar nilai distribusi subsidi memiliki manfaat bagi masyarakat yang berhak mendapatkannya. (pra)