News

Tanggapi Soal Isu Dewan Kolonel dan Dewan Kopral, Ini Kata Ganjar Pranowo

Radar Bandung - 24/09/2022, 21:46 WIB
Ali Yusuf
Ali Yusuf
Tim Redaksi
Tanggapi Soal Isu Dewan Kolonel dan Dewan Kopral, Ini Kata Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo

RADARBANDUNG.id- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespons munculnya isu Dewan Kopral dan Dewan Kolonel jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Diketahui, belakangan ini muncul adanya isu Dewan Kolonel yang diinisiasi dan dibentuk anggota fraksi PDIP di DPR, dimana tujuannya untuk mendukung dan mendongkrak elektabilitas Puan Maharani untuk Pilpres 2024.

Tak lama kemudian, muncul Dewan Kopral sebagai tandingan yang dibentuk para relawan Ganjar, yang juga bertujuan menaikkan elektabilitas Ganjar Pranowo.

Menanggapinya, Ganjar menegaskan, ada urusan yang lebih penting dari membahas soal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Ganjar pun meminta semua untuk menahan diri terkait isu tersebut.

“Saya minta semuanya menahan diri. Tadi pak Sekjen (Hasto Kristiyanto) menyampaikan, mungkin itu hanya candaan-candaan. Jadi publik tidak perlu merespons,” ungkap Ganjar, di Jakarta, Kamis (22/9/2022) malam.

Ganjar mengatakan, terkait penentuan capres – cawapres dari PDIP pada Pilpres 2024 adalah urusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan partai. Maka, jika sudah ditentukan sosok yang pasti, relawan maupun pendukung lainnya dapat berkolaborasi. “Tahan diri edukasi publik agar semuanya demokrasinya makin dewasa,” tegasnya.

Sementara itu, lebih lanjut dikatakannya, saat ini kepala daerah lebih penting untuk merespons berbagai hal yang bersifat aktual dibandingkan soal capres – cawapres. Dimana PDIP pun meminta untuk memperhatikan rakyat dan menyikapi sejumlah isu, mulai dari kenaikan harga BBM hingga persoalan krisis pangan.

“Perhatikan rakyat, apalagi setelah kenaikan BBM. Politik anggaran merespons persoalan persoalan akibat kenaikan BBM, maka semua mesti bicara soal ekonomi kerakyatan,” tuturnya.

Soal krisis pangan, setiap daerah diminta untuk menanam 10 tanaman Pendamping beras.
Kemudian mengembangkan riset daerah dengan membentuk Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDa). “Provinsi yang disebut baru Bali sama Jawa Tengah. Dari tim sendiri sudah sangat siap melakukan pendampingan-pendampingan itu,” tandasnya. (dbs)


Terkait Politik
Blak-blakan, Ini Alasan Fraksi NasDem Kabupaten Subang Walk Out saat Paripurna
Politik
Blak-blakan, Ini Alasan Fraksi NasDem Kabupaten Subang Walk Out saat Paripurna

RADARBANDUNG.ID, SUBANG- Fraksi NasDem Kabupaten Subang melakukan aksi walk out saat rapat paripurna bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang di Gedung DPRD Subang, Rabu (26/6/2025). Aksi Fraksi NasDem Kabupaten Subang ini merupakan bentuk protes kerena usulan pemberian insentif bulanan sebesar Rp2 Juta tidak masuk Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Salah satu yang memilih […]

Ketua Komisi I DPRD KBB Sandi Supyandi Dukung Program Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Soal Jam Malam
Politik
Ketua Komisi I DPRD KBB Sandi Supyandi Dukung Program Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Soal Jam Malam

RADARBANDUNG.ID, KAB. BANDUNG BARAT – Ketua Komisi I DPRD KBB Sandi Supyandi mengatakan pihaknya menyambut baik program Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, terkait jam malam yang diberlakukan untuk anak usia pelajar. “Hal ini diberlakukan untuk mencegah adanya tindak kejahatan yang dilakukan anak usia sekolah,” ujar Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi, kepada Radar Bandung Jumat […]

Anggota MPR RI Muhammad Hoerudin Amin Beberkan Peran Penting Keadilan Konstitusional
Politik
Anggota MPR RI Muhammad Hoerudin Amin Beberkan Peran Penting Keadilan Konstitusional

RADARBANDUNG.ID, KAB. GARUT – Anggota MPR RI, Muhammad Hoerudin Amin, S.Ag., MH menyampaikan bahwa keadilan konstitusional adalah prinsip hukum yang menjamin bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil berdasarkan hukum dasar atau konstitusi negara. “Ini berarti hak-hak konstitusional dilindungi dalam proses hukum dan putusan pengadilan. Keadilan konstitusional penting untuk menjaga martabat, kebebasan, dan hak asasi […]

Singgung Masa Penjajahan, Presiden Prabowo Subianto Sebut Belanda Keruk USD 31 Triliun, Setara 144 Tahun Anggaran Indonesia
Politik
Singgung Masa Penjajahan, Presiden Prabowo Subianto Sebut Belanda Keruk USD 31 Triliun, Setara 144 Tahun Anggaran Indonesia

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyinggung masa penjajahan yang pernah dialami oleh Indonesia dalam sambutannya saat membuka Indo Defence 2025 pada Rabu (11/6/2025). Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa selama Belanda menjadi penjajah, mereka telah mengeruk USD 31 triliun. Menurut Presiden Prabowo Subianto angka tersebut setara dengan anggaran Indonesia untuk 144 tahun. Secara terbuka, Presiden […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.