RADARBANDUNG.id – Mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Prof. Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa dengan berbagai situasi global saat ini, khususnya perang Rusia – Ukraina berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan juga APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
Ia pun mengingatkan bahwa APBN berfungsi sebagai instrumen efektif yang digunakan pemerintah untuk membuat kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
Prof. Bambang memandang bahwa APBN perlu lebih difungsikan ke sektor produktif agar tepat sasaran. “Sudah saatnya Indonesia menatap cara APBN produktif yang lebih baik. Bantuan harus bersifat tepat sasaran seperti ke sektor pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pemerintah daerah mulai memikirkan harga-harga public utility termasuk public transportation,” ujarnya.
Baca Juga: Kompensasi Kenaikan BBM, Tambah Bansos Rp 24,17 Triliun
Selain itu, Prof. Bambang memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) selama ini terkait penyelenggaraan program Bantuan Sosial (Bansos). Oleh karena itu, ia mendukung Bansos untuk dikelola oleh kemensos agar disalurkan untuk masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, rentan, maupun pra kelas menengah.
“Sampai dengan semester I tahun 2022, Kemensos telah melaksanakan pemberian bantuan sosial PKH kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bantuan sosial pangan non tunai melalui Kartu Sembako kepada 18,7 juta KPM, dan penyaluran BLT minyak goreng kepada 20,3 juta penerima,” papar Prof. Bambang.
Baca Juga: Anak Yatim Piatu, Lansia dan Difabel Bakal Terima Bansos, Cek Besarannya
Ditempat terpisah, Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawardaya memaparkan bahwa Belanja APBN periode tahun 2022 naik sebesar 392,2 Triliun. Sedangkan untuk subsidi BBM tahun 2022 terjadi penambahan APBN sebesar 252,5 Triliun.
Dengan melihat berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah saat ini, Berly pun menilai target defisit APBN untuk periode tahun 2023 seharusnya maksimal hanya di angka 3 persen. Berly menyarankan agar pemerintah sebaiknya tetap menjaga adanya pembengkakan biaya dari sisi belanja (cost over run). Sehingga target ekonomi di tahun 2023 dapat tercapai secara optimal.
