RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan 27 kabupaten/kota menganggarkan dana untuk mengendalikan inflasi mencapai Rp 225 miliar. Besarannya bertambah dari rancangan awal Rp180 miliar gabungan APBD Pemprov Jabar dan 27 kabupaten/kota.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjelaskan, salah satunya, dana itu akan disalurkan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). BLT akan dilakukan usai APBD Perubahan 2022 disahkan bersama DPRD.
“Karena perubahan baru diketok palu dana dari Jabar baru akan dibagikan per tanggal 15 Oktober. Nominalnya? Sama Rp 600.000 juga,” ungkapnya di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (26/9/2022).
Baca Juga: Pemda Bakal Dapat Insentif Rp10 M Jika Sukses Tekan Inflasi Imbas BBM Naik
Ridwan Kamil mengatakan, dari pemerintah pusat ada sejumlah bantuan, mulai Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian warga tidak mampu di desa oleh dana desa, termasuk bantuan UMKM dari Kementerian Koperasi. “Sehingga, kita sedang mengatur agar dana terkait dampak BBM provinsi dan kota kabupaten tidak bentrok atau duplikasi. Total Rp225 miliar kombinasi provinsi dan kota kabupaten,” jelasnya.
Sebelum bantuan dikucurkan, pihaknya juga ingin memastikan dana bisa berdampak terhadap pengendalian harga komoditas sembako. “Contoh ikan di pasar dicek naik, alasannya BBM naik. Kita sedang atur supaya mereka beli BBM seperti dulu, selisih kenaikan kita subsidikan, sehingga tidak ada alasan harga komoditas ikan naik karena BBM naik,” imbuhnya.
Dikatakannya, Pemprov melalui Disperindag Jabar sudah lakukan pengecekan ke pasar terkait dampak kenaikan harga BBM pada komoditas. “Kemudian saya cek ke pasar dan laporan Indag, fluktuasi dari kenaikan BBM ternyata tidak terlalu tinggi, jadi kira-kira itu,” imbuhnya.
