News

BLT dari Pemerintah Dinilai Membantu Masyarakat Kelompok Rentan

Radar Bandung - 30/09/2022, 16:54 WIB
Ali Yusuf
Ali Yusuf
Tim Redaksi
BLT dari Pemerintah Dinilai Membantu Masyarakat Kelompok Rentan
Ilustrasi: Warga penerima manfaat bantuan mengantri saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) dan sembako di Kantor Pos Bandung, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Kamis (8/9/). FOTO: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG

RADARBANDUNG.id – Keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dinilai menjadi sebuah langkah yang tepat. Terutama untuk menopang ekonomi masyarakat terdampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurut Pakar Ekonomi Institut For Developmemt of Economics Finance (Indef) Aviliani, penyaluran BLT BBM oleh Jokowi mesti disikapi positif. Terlebih bagi kelompok masyarakat yang terkena imbas langsung dari naiknya harga BBM. “Pemerintah udah bener kemarin, kasih BLT dulu baru harga (BBM) naik gitu,” ujar Aviliani di Jakarta.

Dia menuturkan kenaikan harga BBM menjadi pilihan yang harus diambil Jokowi demi menjaga stabilitas perekonomian nasional. Salah satunya, kata dia, juga menjadi upaya untuk menghindari inflasi. “Nah yang masyarakat belum paham adalah memang dampak pada inflasi,” sambung Aviliani.

Dalam waktu yang bersamaan, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, BLT tentunya akan membantu, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kelompok rentan. “Menurut saya (BLT BBM) cukup membantu, pastinya terutama bagi masyarakat kelompok rentan ya. Meskipun ini bersifat short term. Tapi bagi masyarakat miskin yang hidupnya terbatas dan terkena dampak ekonomi karena penyesuaian harga BBM ini pasti cukup terbantukan,” ujar Mamit di Jakarta kemarin.

Mamit mengatakan, ke depannya pemerintah harus tetap memberikan stimulus-stimulus lain terutama dalam rangka meningkatkan perekonomian kelompok rentan. “Saya juga mendorong pemerintah jika ada komoditas pangan yang mengalami kenaikan signifikan pemerintah harus hadir dengan melakukan operasi pasar, ” ujarnya.

Sementara Jokowi dalam kunjungannya di Kantor Pos Jailolo saat membagikan BLT, berpesan agar uang itu tidak dipergunakan untuk membeli handphone dan pulsa. Dia berharap agar dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif.

“Saya titip ini gunakan untuk hal-hal yang produktif, untuk anak sekolah boleh, untuk gizi anak boleh. Untuk beli handphone? Tidak boleh, ya. Jangan beli handphone, beli pulsa, beli baju baru, jangan dulu,” ujar Jokowi, di Kantor Pos Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara, Rabu (28/9) lalu.

Bantuan yang disalurkan Jokowi langsung hari ini terdiri dari bantuan masyarakat dari Presiden sebesar Rp 1,2 juta, bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) untuk bulan September dan Oktober sebesar Rp 300 ribu, dan bantuan sembako.

“Jadi ini dapat amplop kan, dapat amplop Presiden ini, sudah terima semua ya? Ini isinya Rp1,2 juta, tambah yang satunya lagi BLT BBM isinya 300 ribu, cukup?” kata Jokowi. “Nanti kalau APBN ada kelebihan lagi akan ditambahkan, ya,” tambahnya. (pra)


Terkait Nasional
Startup Undangan Digital Ini Gratiskan Undangan Digitalnya Untuk Para Guru Honorer
Nasional
Startup Undangan Digital Ini Gratiskan Undangan Digitalnya Untuk Para Guru Honorer

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Kabar gembira datang bagi para guru honorer di seluruh Indonesia yang tengah merencanakan pernikahan. Indoinvite, sebuah startup penyedia layanan undangan digital, meluncurkan program spesial dengan menggratiskan undangan digital mereka khusus untuk pahlawan tanpa tanda jasa ini. Inisiatif ini merupakan bentuk apresiasi terhadap dedikasi guru honorer yang kerap berjuang dengan keterbatasan. Program “Undangan […]

Korban PHK Bisa Dapat 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan, Ini Syaratnya
Nasional
Korban PHK Bisa Dapat 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan, Ini Syaratnya

RADARBANDUNG.id- Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan pemerintah terbaru sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan bagi pekerja di Indonesia. Adapun peraturan tersebut yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Peraturan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap pekerja yang […]

Ada Diskon 50 Persen Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Sektor Ini
Nasional
Ada Diskon 50 Persen Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Sektor Ini

RADARBANDUNG.id- Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan kebijakan diskon sebesar 50 persen untuk iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada sektor padat karya. Kebijakan ini masih berlaku hingga Desember 2025. Langkah ini diambil untuk meringankan beban perusahaan di sektor padat karya, yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi yang berat, sekaligus menjaga perlindungan […]

7,3 Juta Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan
Nasional
7,3 Juta Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

RADARBANDUNG.id, JAKARTA – Belum lama ini, beredar kabar sebanyak 7,3 juta peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dinonaktifkan. Merespon hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut, bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria. “Pertama, […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.