RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat (Jabar), Nina Susana Dewi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan PT Bio Farma untuk memastikan produksi dan distribusi vaksin meningitis, terkait adanya sejumlah calon jamaah umrah yang kesulitan untuk mendapatkan vaksin meningitis sebagai salah satu syarat pergi ke Tanah Suci.
“Untuk sementara, relokasi vaksin untuk haji digunakan untuk umrah. Kami juga akan berkoordinasi dengan PT Bio Farma untuk pemastian produksi dan distribusi vaksin meningitis berikutnya,” ujar Nina, Kamis (6/10/2022).
Menurut Nina, jumlah vaksin meningitis di Jawa Barat sedang menipis saat ini, masyarakat memang mengalami kesulitan memeroleh vaksin meningitis di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KPP), imbas dari penundaan waktu ibadah haji selama 2,5 tahun.
Pengurangan kuota jamaah 2022 yang menyebabkan meningkatnya jumlah masyarakat yang akan umrah dan juga tidak ada produksi vaksin meningitis selama pandemi.
Dalam hal ini, Dinkes Jabar akan melakukan upaya dengan bersurat ke Kementerian Kesehatan untuk realokasi vaksin jamaah haji reguler di Kabupaten/Kota untuk digunakan oleh KKP untuk penggunaan sementara oleh jamaah, selama menunggu vaksin meningitis yang akan mulai normal distribusi di minggu kedua Oktober oleh PT Bio Farma, sebagai produsen.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Jawa Barat Ryan Bayusantika Ristandi menegaskan kewenangan penyediaan dan penyuntikan vaksin meningitis untuk jamaah umrah di Indonesia adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan yang merupakan instansi vertikal di bawah Kemenkes RI sekaligus berwenang untuk penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV).
“Penyediaan vaksin Meningitis Meningococcus (MM) semua droping dari pusat (Kementerian Kesehatan) ke KKP daerah, seperti KKP Kelas 2 Bandung untuk Jawa Barat. Di Indonesia termasuk,” terangnya.
Ia menjelaskan, kewenangan Dinas Kesehatan Jawa Barat hanya membantu KKP Kelas 2 Bandung dengan upayakan realokasi dari sisa vaksin haji Kabupaten/Kota. Untuk jumlah detail bisa langsung ke KKP, karena jumlah bantuan dinamis berubah setiap hari dan langsung ke KKP.
Dinkes Jabar berpesan kepada pelaku bisnis travel umrah untuk berkoordinasi dengan KKP untuk waktu keberangkatan. “Karena minimal waktu untuk penyuntikan 10 hari sebelum keberangkatan yakni waktu yang diperlukan untuk terjadi kekebalan sehingga harus dipertimbangkan kesediaan vaksin, penyuntikan dan keberangkatan,” tandasnya. (dbs)
