RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Bandung kembali merespon ihwal sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait pelibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis.
Polemik ini bermula dari undangan kegiatan sosialisasi dan diskusi Program Indonesia Pintar (PIP) yang dikeluarkan SMPN 16 Bandung.
Undangan bernomor 800/264/SMPN.16/2022 ditujukan/ turut mengundang orangtua siswa dan bersifat resmi dari lembaga pendidikan.
Namun lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS Kota Bandung, Jalan Brigadir Jenderal Katamso pada Jumat (7/10/2022).
Bahkan dalam surat itu juga tertulis kehadiran Anggota DPR RI Ledia Hanifah yang notabene kader PKS Dapil Kota Bandung dan Cimahi.
Baca Juga: Sosialisasi PIP, PKS Sebut Tidak Ada Pelanggaran
“Kami tidak mempersoalkan sosialisasi PIP. Kami pertanyakan kenapa PKS memanfaatkan ASN (Kepala SMPN 16 Bandung) ikut berpolitik praktis. Jelas, surat undangan berkop SMPN 16, ditandatangani kepala sekolah. Kalau mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021, ASN harus menjaga netralitasnya,” ujar Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandung Paul Harol di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Bandung, Kamis (13/10/2022).
“Wali Kota Bandung juga menyatakan apa yang dilakukan kepala SMPN 16 Bandung merupakan sebuah pelanggaran. Maka itu, kami mendesak Pemkot Bandung mendisiplinkan oknum ASN yang terlibat politik praktis. Ini akan menjadi preseden buruk apabila dibiarkan,” sambung Paul.
Baca Juga: Yana Mulyana Tegaskan ASN Tak Boleh Ikut Politik Praktis
Selain keterlibatan ASN dalam politik praktis dengan bahasa sosialisasi PIP, sambung Paul, pertanyaan selanjutnya terkait lokasi kegiatan tidak harus di kantor atau sekretariat partai politik tertentu (PKS).
“PIP bukan milik satu golongan, tapi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana bisa, PKS memanfaatkan ASN lalu mengundang orangtua siswa datang ke kantor partainya dengan bahasa sosialisasi PIP?” ujar Paul.
