RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Telaahan Ridwan Kamil soal Light Rail Transit (LRT) Palembang yang dinilai sepi penumpang kala membahas usulan pembangunan MRT menuai kecaman.
Namun, Ketua Majelis Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Kota (IAP) Indonesia Bernadus Djonoputro menilai, argumentasi Ridwan Kamil dalam diskusi Synergy Ngopi dengan Jababeka di President University, Cikarang, Jawa Barat pada Jumat (21/10) lalu tersebut relevan.
Menurutnya, kapasitas Ridwan Kamil sebagai dosen dan ahli urban planning dan manajemen infrastruktur sudah tepat menggambarkan tentang tidak mudahnya membangun sistem transportasi modern seperti Mass Rapid Transit (MRT).
“Saya kira yang disampaikan sangat relevan. Bahwa secara teoritis apa yang disampaikan berkaitan antara hubungan transportasi dengan perkembangan kota,” katanya, Selasa (25/10/2022).
Namun menurutnya pembahasan perencanaan terkait sistem transportasi urban modern seperti LRT dan MRT tidak begitu dipahami oleh awam mengingat penyiapan dan pembiayaan infrastruktur ini terbilang pelik secara teknis.
Transportasi berkolerasi dengan perkembangan perkotaan erat kaitannya dengan keahlian pemimpin daerah atau nasional mencari titik keseimbangan, bagaimana kiat membangun, bagaimana membangun dan membiayai nya, dan bagaimana caranya menjalankan. “Ini tidak banyak dimengerti oleh awam, secara teknis itu njlimet,” katanya.
Dalam hal proyek LRT Palembang yang dibangun untuk menyambut Asian Games 2018, memperlihatkan kepada publik bahwa pembangunan LRT itu adalah sebuah keputusan politik. Dalam keputusan politik itu, maka pemerintah pasti sudah menghitung semua resiko dari resiko keuangan, teknik dan politik.
“Infrastruktur vital seperti transportasi masal perkotaan tidak boleh berdiri sendiri, (infrastruktur) itu harus jadi bagian masterplan kota tersebut. Bagaimana nantinya LRT itu harus disambungkan dan dilanjutkan paska keputusan politik,” katanya.
Bernie memastikan bahwa semua moda transportasi, tidak terkecuali LRT Palembang akan mengalami tahap “ramp up”, diawali sepi, kemudian akan mencapai ridership yang direncanakan. Menurutnya sepi atau tidaknya sebuah moda transportasi publik adalah siklus dari perkembangan transportasi.
LRT Palembang menurutnya tidak hanya sekedar urusan penumpang tiba-tiba ramai, atau menjadi sepi. Dia menilai pemerintah kota dan pihak pengelola kini dituntut menunjukan kemampuan menerapkan strategi transportasi modern yang terintegrasi.
Bernie juga menekankan, pasca membangun jalur utama transportasi modern harus dilakukan integrasi moda lainnya. Contohnya Jakarta yang mengakuisi jalur-jalur angkutan kota untuk menciptakan pengumpan (feeder) bagi operasional bus dan LRT. “Jalur tradisional itu diakuisi agar sistem transportasi urban ini bisa jalan sesuai dengan perhitungan teknis dan pembiayaannya,” katanya.
Menurutnya kota-kota besar diluar DKI seperti Palembang, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar dan Medan membutuhkan transportasi publik modern seperti LRT terutama untuk memindahkan kebiasaan publik dari ekonomi berbasis kendaraan pribadi yang menguasai lalu lintas dalam 30 tahun terakhir. Namun kota-kota tersebut mengalami situasi yang sama, yakni kesulitan fiskal daerah membiayai terwujudnya proyek-proyek tersebut.
“Hampir tidak ada kota yang APBD nya siap kecuali DKI Jakarta. Merekatidak ada yang mampu karena ketidakmampuan fiskal daerah,” tuturnya.
Bernie yang ikut terlibat dalam penyusunan LRT salah satunya di Kota Medan mengatakan kemampuan keuangan daerah atau kota untuk membeli dan membangun sistem layanan transportasi urban modern sangat terbatas.
Dari hasil kajiannya di Medan, untuk membangun 18 kilometer LRT yang ditopang 2 jalur Bus Rapid Transit dengan 20 unit BRT di satu koridor dibutuhkan biaya kira-kira Rp15 triliun. “Itu tahun 2019. Maka, jika 5 kota besar di Indonesia mau mengubah kebiasaan kendaraan pribadi ke transportasi publik modern maka yang dibutuhkan hanya Rp75 triliun,” tuturnya.
Dari kondisi ini, Bernie menilai penting Pusat berpihak pada kota, dan mensinergikan keputusan politik dengan perencanaan yang tepat. Menurutnya argumentasi terkait perencanaan seperti yang disampaikan Ridwan Kamil membawa pesan pentingnya Pusat melihat isu perkotaan seperti transportasi sebagai isu nasional.
“Intinya pemerintah pusat harus turun tangan dengan pembiayaan kalau urusan transportasi modern. Kalau tidak, kota-kota besar di Indonesia akan semakin berat dan tidak efisien,” pungkasnya. (dbs)
