RADARBANDUNG.id- Pemerintah Kabupaten Bandung kembali gelar pelaksanaan OPM (Operasi Pasar Murah) Bersubsidi bagi rumah tangga rentan miskin.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan, OPM kali ini dilaksanakan di DP (Daerah Pembangunan) I, yaitu Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Pasirjambu, Ciwidey dan Kecamatan Rancabali. Juga DP VII yang meliputi Kecamatan Pameungpeuk, Arjasari, Pangalengan dan Kecamatan Cimaung.
“OPM di Kecamatan Soreang ini adalah kali ke empat kita laksanakan dalam upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Bandung, setelah sebelumnya kita gelar di wilayah Kecamatan Katapang, Cileunyi dan Solokanjeruk,” terang bupati di sela kegiatan Pembukaan OPM Bersubsidi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Kecamatan Soreang, Senin (7/11/2022).
Dadang menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan 10.956 paket yang terdiri 5 KG beras premium, 3 KG gula dalam kemasan dan 3 liter minyak dalam kemasan @1 liter. “Harga satu paket adalah sebesar Rp.160.000, kemudian disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung senilai Rp. 91.750. Dengan kata lain, setiap rumah tangga rentan miskin di Kabupaten Bandung hanya membayar sebesar Rp. 68.750,” jelas orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu.
OPM sendiri, lanjut bupati, merupakan salah-satu upaya Pemkab Bandung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta menekan gejolak kenaikan harga bahan pokok yang diakibatkan pandemi covid-19 dan perang Rusia – Ukraina.
“Meskipun begitu, Alhamdulillah inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung masih bisa dikendalikan. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) angka inflasi di Kabupaten Bandung menurun 0,84 persen, dari semula 4,94 persen menurun menjadi 4,1 persen,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, bupati yang akrab disapa Kang DS itu mengapresiasi jajaran Perum Bulog serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung juga semua pihak yang telah berperan aktif pada pelaksanaan OPM bersubsidi tersebut.
“Ke depannya mari kita fokus bekerja, berinovasi dan bersinergi. Dalam mengendalikan dampak inflasi. Masyarakat bisa memanfaatkan pula program bantuan modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan, sebagai solusi kesenjangan ekonomi,” tutup Kang DS. (adv)
