RADARBANDUNG.id, JATINANGOR – Puslatbang PKASN LAN melaksanakan diseminasi hasil analisis kebijakan dan telaahan isu aktual. Hasilnya adalah dokumen rekomendasi kebijakan mengenai Strategi Pengukuran Kompetensi Teknis Bidang Pelatihan ASN, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, dan Coaching & Mentoring sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi ASN.
Turut hadir kegiatan tersebut Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN LAN (Deputi KIMASN LAN), Komisioner KASN, Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara BKN, Direktorat Jenderal Pemdes Kemendagri, Akademisi Bidang Pemerintahan Desa, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan puluhan peserta.
Kepala Puslatbang PKASN, Drs.Riyadi.,M.Si. menyampaikan, untuk mengakselerasi berbagai Program Pemerintah dengan tantangan disrupsi yang massive, Penguatan Kapasitas Pemerintah yang didukung oleh ASN yang Kompeten dan BerAKHLAK menjadi key success factor.
“Penguatan kompetensi penyelenggara pelatihan menjadi urgent sehingga LAN telah menetapkan rumusan Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pelatihan ASN. Selanjutnya, sebagai bahan perumusan kebijakan lanjutan, dilakukan pengkajian Mekanisme Pengukuran Kompetensi Teknis Bidang Pelatihan ASN,” ucapnya saat ditemui usai kegiatan di Gedung Serba Guna (GSG) Puslatbang PKASN LAN, Jalan Kiara Payung, Jatinangor, Sumedang, Kamis (8/11/2022).
Riyadi juga menyampaikan, pengembangan kompetensi untuk aparatur tidak hanya dilaksanakan dengan metode pelatihan saja, ada metode lain seperti coaching dan mentoring.
“Tujuan dari pelaksanaan coaching dan mentoring adalah peningkatan kinerja. Sehingga dapat memunculkan motivasi diri. Coaching dan mentoring juga akan sejalan dengan implementasi corporate university,” terangnya.
Baca Juga: Aplikasi CASN Juara Asah Kemampuan Calon ASN dan PPPK Sebelum Seleksi
Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara LAN RI, Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A menyampaikan upaya pemetaan kompetensi pegawai di bidang pelatihan ASN tidak hanya dilakukan oleh LAN saja, tetapi akan melibatkan berbagai pihak yang terkait.
Unit pemetaan kompetensi ASN di seluruh instansi pemerintah diharapkan dapat mendukung dan berkontribusi dalam upaya percepatan proses pemetaan tersebut. Diharapkan juga hasil pemetaan kompetensi tersebut dapat menjadi dasar dalam pengembangan kompetensi bagi pegawai di bidang pelatihan ASN.
“Saat ini masih banyak instansi pemerintah yang kesulitan dalam memenuhi kewajiban pemenuhan 20 JP pengembangan kompetensi bagi pegawaiannya,” terangnya.
Baca Juga: Semakin Diminati, Pemprov Jabar Gelar Try Out CASN Juara Sesi 2
Seiring dengan tuntutan dalam pengembangan kompetensi ASN, diperlukan upaya pengembangan kompetensi dalam bentuk non pelatihan yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu LAN mendorong adanya pengembangan kompetensi dengan pelaksanaan coaching dan mentoring.
“Kesuksesan RB tematik, memerlukan dukungan dari semua pihak yang terkait salah satunya adalah pemerintah desa. Peran penting pemerintah desa tersebut harus didukung oleh aparatur desa yang berkompeten. Yang menjadi permasalahan adalah, saat ini pengembangan kompetensi aparatur desa belum menjadi prioritas. Selain itu, motivasi terkait status kepegawaian juga menjadi salah satu alasan yang menyebabkan kurang menariknya pengembangan kompetensi aparatur desa,” paparnya.
