RADARBANDUNG.id- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar adanya kajian terkait penghapusan pemilihan gubernur (Pilgub). Ia beralasan, Pilkada langsung tidak efektif karena menghabiskan anggaran dan pelaksanaannya melelahkan.
“Saya setuju harus dikaji secara mendalam, bahwa jabatan gubernur dengan pilkada langsung sangat tidak efektif. Karena kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya pelaksanaan Pilkada secara langsung,” kata Cak Imin di sela-sela acara Ijtima Ulama Jakarta di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/2).
Wakil Ketua DPR RI ini mengungkapkan, kompetisi Pilgub tidak sepenuhnya bersentuhan dengan rakyat. Dia menilai, justru kinerja Wali Kota dan Bupati yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
“Yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah wali kota dan bupati. Karena itu kalau gubernur masih ada lebih baik dipilih di level pemerintah pusat dan DPRD,” ucap Cak Imin. Bahkan, Cak Imin menyebut kinerja gubernur ke depan tidak diperlukan. Karena fungsi pengawasan bisa dilakukan kementerian.
“Ke depannya karena fungsinya tidak efektif hanya pengawasan, maka bisa dilakukan oleh kementerian. Sehingga jabatan gubenur suatu hari mungkin tidak diperlukan,” tegas Cak Imin.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal penghapusan pemilihan calon gubernur dan jabatan gubernur.
Menurut Jokowi, untuk mengubah suatu kebijakan harus melalui kajian yang mendalam dan perhitungan serta kalkulasi yang jelas.
“Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita, kalau usulan itu, ini negara demokrasi boleh-boleh saja tapi perlu semuanya kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi,” kata Jokowi usai mengunjungi Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis (2/2).
Jokowi juga menyebut, beberapa hal yang perlu diperhitungkan dan menjadi kajian untuk menghapus jabatan gubernur. Mulai dari tingkat efisiensi hingga rentang kontrol apabila jabatan gubernur dihapuskan.
“Apakah bisa menjadi lebih efisien? Atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung ke misalnya bupati, wali kota terlalu jauh? Spend of control-nya yang harus dihitung semua,” pungkas Jokowi. (jpc)
