RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Sejumlah aktivis penggiat anti korupsi yang tergabung dalam Pergerakan Aktivis Nusantara mengajak masyarakat Jawa Barat untuk turun ke jalan mendesak KPK agar membongkar dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Al-Jabbar Jawa Barat yang memakan biaya Rp 1,2 triliun.
Koordinator Aktivis Pergerakan Nusantara, Agus Satria mengaku sudah membuat laporan pengaduan kepada KPK terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Al-Jabbar yang terletak di Gedebage, Kota Bandung tersebut.
Rencananya, mereka akan melakukan aksi turun ke jalan di halaman Gedung Merah Putih KPK dan depan Gedung DPR RI pada
15 Februari 2023 mendatang. Massa yang akan turun dalam aksi tersebut disebut-sebut paling sedikit 1.000 orang.
Pasalnya, pelaksanaan proyek masjid yang dirancang Ridwan Kamil tersebut diduga sarat KKN. Bahkan hasil penelusurannya, kata Agus Satria, proyek Masjid Al-Jabbar diduga kuat merugikan negara sebesar puluhan miliar akibat kelebihan bayar kepada salah satu kontraktor.
Dugaan kerugian negara ini bukan isapan jempol belaka atau tanpa dasar. Menurutnya, dugaan kerugian negara itu juga diperkuat oleh laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI dan juga berdasarkan hasil investigasi yang dilakukannya.
“Oleh karena itu kami mendesak agar KPK segera turun tangan mengusut tuntas dugaan korupsi pada proyek Masjid Al-Jabbar ini. Mari masyarakat Jawa Barat kita kawal kasus ini hingga tuntas,” tegas Agus Satria kepada wartawan di Bandung, Senin (6/2/2023).
Ia mengaku sangat menyesalkan pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang membantah dan menyebut soal informasi kelebihan bayar tersebut sebagai informasi menyesatkan. Padahal, kata Agus, informasi kelebihan bayar tersebut adalah berdasarkan data LHP BPK RI.
“Justru kita pertanyakan kenapa Ridwan Kamil memberikan informasi menyesatkan terkait besaran dana yang digunakan membangun Masjid Al-Jabbar. Dia menyebutkan habis Rp 1 triliun. Padahal Masjid Al-Jabbar menghabiskan anggaran lebih dari Rp 1,2 triliun,” ungkap Agus.
Hal tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa ada hal yang ditutup-tutupi dalam proyek pembangunan Masjid Al-Jabbar tersebut. Sekali lagi, ia meminta agar KPK untuk tidak ragu dan segera turun untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi tersebut.
“Kalau benar terjadi korupsi di proyek masjid, ini benar-benar sangat keterlaluan. Kami minta KPK segera membongkar dugaan korupsi ini agar menjadi terang berderang,” ujarnya.
Selain itu, berdasarkan hasil penelusurannya melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), ia memperoleh data bahwa ternyata ada banyak kejanggalan dalam proses tender atau lelang Masjid Al-Jabbar tersebut.
“Kami menemukan ternyata ada satu perusahaan yang memenangkan tender tanpa dia ikut proses tender. Namun melalui penunjukkan langsung. Ini menunjukkan bahwa proyek ini sarat KKN terutama nepotisme dan korupsi,” ungkap Agus Satria.
Tak hanya mendapati ada perusahaan yang mendapatkan tender melalui mekanisme penunjukkan langsung, ia menyebut ternyata perusahaan tersebut mendapatkan tender melalui penunjukkan langsung lebih dari satu kali.
“Bahkan ada perusahaan yang mendapatkan tender beberapa kali,” kata dia.
Disamping itu, kata Agus, sejumlah pihak sebelumnya juga menyoroti anggaran pembuatan konten Masjid Al-Jabbar yang disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar Rp 20 miliar. Nilai anggaran itu, kata dia, dinilai sangat tidak rasional dan patut dipertanyakan.
“Ada juga biaya launching Masjid Al-Jabbar ini informasinya menghabiskan anggaran sekitar Rp 5 miliar. Informasi ini tentu harus ditindaklanjuti,” tambah Agus.
Sebelumnya netizen juga sempat mempermasalahkan soal dana pembangunan Masjid Al Jabbar sebesar Rp 1 triliun dari APBD Provinsi Jawa Barat.
Nilai tersebut dinilai terlalu fantastis untuk membangun sebuah masjid.
Padahal di berbagai pelosok Jawa Barat masih banyak perkampungan yang belum memiliki masjid yang layak. Belum lagi berbagai persoalan infrastruktur yang masih perlu dibenahi.
Terpisah, Gubernur Jabar Ridwan Kamil melalui akun media sosial instagramnya membantah tudingan soal dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Al-Jabbar tersebut. Ia membantah adanya potensi kelebihan bayar sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu kontraktor.
“Tidak benar informasi ini. Apalagi disebutkan kelebihan bayar sebesar Rp 300 miliar,” bantah Ridwan Kamil.
Menurutnya, semua proyek di Jawa Barat termasuk proyek pembangunan Masjid Al-Jabbar sudah diperiksa dengan prudent oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Setiap informasi temuan biasanya diselesaikan 1-3 bulan,” tambah Ridwan Kamil sekaligus mengomentari pemberitaan salah satu media.
Ia menambahkan membangun sebuah gedung negara ada aturan standar harga satuannya dari Kementerian PUPR. Agar harga selalu wajar.(*)
