RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Indonesia Police Watch (IPW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil penyelidikan laporan masyarakat terkait dugaan korupsi pengadaan ratusan WC sekolah senilai Rp98 miliar di Kabupaten Bekasi.
Diketahui, Lembaga antirasuah sudah melakukan penyelidikan berdasarkan sprin LIDIK-08/Lid-01.00/01/01 2021 tanggal 22 Januari 2021.
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan proyek pengadaan 488 WC untuk sekolah SD/SMP di Kabupaten Bekasi yang anggarannya melalui APBD 2020 senilai Rp98 miliar dinilai janggal.
Ia menyebut Pemkab Bekasi menganggarkan Rp196,8 juta untuk satu WC sekolah dengan ukuran 3,5 x 3, 6 meter persegi. Jika menggunakan harga satuan bangunan menengah 5 juta/m2 maka maksimal harga adalah 12,6 m2 × 5.000.000 = 63 juta /per unit. “Publik Bekasi menggunjingkannya sebagai WC Sultan,” ujar Sugeng.
Menurut Sugeng, untuk bisa dinilai sebagai tindak pidana korupsi, KPK tinggal membuktikan unsur melawan hukum atau adanya penyalahgunaan kewenangan dalm perkara WC Sultan tersebut. “Unsur melawan hukum dapat ditelusuri dengan mendalami prosedur pengadaan barang dan jasanya dalam menentukan HPS,” jelas Sugeng.
Dalam proses penyelidikan perkara ini, telah diperiksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKS, M Nuh pada 5 Oktober 2021 dan Anggota DPRD Bekasi Aura Dwi Nugraha terkait notulen rapat pembahasan APBD proyek Pengadaan Toilet Kebiasaan Baru TA 2020 atau dikenal publik WC Sultan.
Selain itu, IPW juga mencermati di tengah proses penyelidikan KPK yang masih berlangsung tersebut Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan melantik Benny Sugiarto Prawiro sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.
“Padahal saudara Benny Sugiarto Prawiro diduga adalah pejabat yang paling bertanggung jawab dalam pengadaan 488 WC senilai 98 miliar tersebut saat menjabat sebagai Kepala Bidang Bangunan Negara Dinaa Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi,” ucapnya.
“KPK harus menjalankan tugasnya secara akuntabel, tranparan dan profesional. Harus disampaikan kepada publik proses penyelidikan yang sudah mengendap 2 tahun ini agar kepercayaan masyarakat pada KPK tumbuh seperti awal-awal KPK berdiri,” tandasnya.
Sementara itu, KPK menyebut penyelidikan terkait pengadaan WC Sultan mendekati final. Dengan demikian, lembaga antirasuah itu sebentar lagi bakal menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan dengan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
“Ini menuju final, masih penyelidikan tapi sudah mendekati final,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/5). (dbs)
