RADARBANDUNG.ID – Pemuda Persatuan Umat Islam (PUI) gelar tiga agenda dalam satu kesempatan. Dengan dihadiri Ahmad Heriawan sebagai Ketua Majelis Syuro PUI, ketiga acara tersebut digelar di Hotel Horison pada Sabtu 13 Mei 2023.
Dalam acara tersebut digelar kegiatan Halal Bihalal, hari itu juga berlangsung Pelantikan Pengurus Pemuda PUI Jawa Barat periode 2023-2026, dan di siang hari hingga sore kegiatan Rakorwil PUI Jawa Barat, Rapat Kerja Perdana Pemuda PUI Jawa Barat, dan Musyawarah Wilayah Himpunan Mahasiswa PUI Jawa Barat.
“Saya berpesan agar pemuda PUI Jabar fokus pada 2 hal, yang pertama, perbanyak aset PUI, baik itu aset berbentuk tanah, gedung, atau benda. Dan yang kedua perbanyak kader PUI sebagai penerus perjuangan PUI di Jawa Barat khususnya dan di tingkat nasional pada umumnya,” ujar Ahmad Heriawan.
Terpilih sebagai Ketua Pemuda PUI Jawa Barat, Aminullah, didampingi sekretaris umum Purnomo Alfajri, dan Bendahahari Zaid. Dalam sambutan singkatnya Aminullah berjanji kepengurusan Pemuda PUI kali ini akan benar-benar memperhatikan kaderisasi di tubuh Pemuda PUI.
“Kami akan berusaha memperhatikan urusan karedisasi, karena kaderisasi merupakan tulang punggung keberlangsungan organisasi dalam jangka Panjang,” katanya.
Sementara itu, dalam Rapat Koordinasi Wilayah PUI Jabar, menghasilkan delapan rekomendasi berkaitan dengan situasi saat ini yang mulai memasuki tahun politik.
Yang pertama, Pemilu 2024 adalah konstitusional, sehingga tidak boleh ditunda dan mesti berjalan lancar, sukses, jujur dan adil. Dengan demikian, wacana penundaan pemilu, perpanjangan jabatan presiden, MPR, DPD, DPR, dan DPRD bertentangan dengan substansi konstitusi dan semangat reformasi serta hanya akan menimbulkan kekacauan masif baik di tingkat lokal maupun nasional.
Selanjutnya, rekomendasi tersebutkan mencantumkan bahwa, menjadikan politik sebagai jalan untuk menyebarluaskan manfaat dakwah dan mengokohkan kedaulatan bangsa. “Karena itu sikap dan pilihan politik harus dibangun di atas niat yang ikhlas karena Allah, memperluas medan amal baik dan melanjutkan ekspansi sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara,” papar Aminullah.
Yang ketiga, Menyikapi perbedaan sikap dan pilihan politik dengan tetap menjaga adab, akhlak baik dan sopan santun, di samping menjaga sikap dewasa, penuh tanggung jawab dan menghormati perbedaan sikap dan pilihan politik antar sesama.
Sedangkan poin ke empat dalam rekomendasi tersebut adalah, menjaga soliditas sekaligus hubungan baik di internal PUI dan eksternal elemen umat sekaligus bangsa lainnya, serta tidak merusaknya dengan caci maki, hina menghina dan merendahkan sesama umat dan elemen bangsa lainnya untuk kepentingan politik tertentu.
“Dalam rekomendasi tersebut, juga tercantum terlibat dalam memproduksi dan menyebarkan hoax atau berita bohong yang dapat menimbulkan keresahan dan konflik sosial bahkan terganggunya stabilitas nasional,” terang Aminullah
Pada poin ke lima, ada rekomendasi menjadikan pemilu 2024, baik pileg dan pilpres maupun pilkada sebagai kontestasi gagasan dan rekam jejak, sehingga terpilih para pemimpin yang pro rakyat, tidak khianat pada jabatan, dan tulus membela umat serta mampu mengokohkan kebersamaan, kolaborasi dan kerjasama antar sesama elemen bangsa dalam rangka memajukan Indonesia.
Sedangkan rekomendasi poin ke enam adalah, mendukung dan turut serta dalam memenangkan tokoh atau kader PUI dan atau tokoh yang memenuhi standar dan prinsip dakwah Islam sekaligus nilai-intisab PUI, yang ikut berkompetisi di pileg, pilpres dan pilkada melalui partai politik apapun, dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas.
Untuk poin ke tujuh aminullah menjealskan terdapat rekomendasi terkait desakan kepada partai politik agar memilih atau menentukan para caleg, pasangan capres dan pasangan calon kepala daerah yang memiliki beberapa kriteria.
“Kriteria yang harus dimiliki bagi calon kepala daerah diantaranya, memiliki sikap kenegarawanan, tidak terlibat LGBT, tidak terlibat kelompok islamophobia, tidak cacat moral, tidak sedang terkait kasus korupsi atau pelanggaran hukum, dan tidak menebar kegaduhan, dan tidak melakukan kampanye dengan konten fitnah, caci maki dan politik belah bambu,” terangnya.
Rekomendasi yang terakhir adalah, menginstruksikan kepada seluruh DPD dan DPC serta jamaah PUI di seluruh Jawa Barat untuk menjalankan sikap dan rekomendasi ini sebagai bagian dari upaya melanjutkan peranan para pendiri dan ijtihad politik PUI pada momentum dinamika politik kekinian terutama pemilu 2024. (Mur)
