RADARBANDUNG.id- Wakil Presiden Ma’ruf Amin meresmikan 68 Kampung Bahari Nusantara (KBN) di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu pada Senin (15/5).
Dalam kesempatan itu, Ma’ruf didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Angkatan Laut membentuk KBN dalam rangka menjaga kedaulatan negara.
Menurut Ma’ruf, kehadiran KBN di 68 titik di seluruh Indonesia sangat penting. Mengingat, mayoritas kampung-kampung miskin dengan tingkat kemiskinan ekstrem berada di wilayah pesisir. ”Karena itu Kampung Bahari Nusantara perlu dibangun dan diberdayakan,” ungkapnya.
Melalui program tersebut, Angkatan Laut menyentuh lima klaster sekaligus. Yakni klaster kesehatan, klaster pendidikan, klaster pariwisata, klaster ekonomi, dan klaster pertahanan.
Di klaster kesehatan, Ma’ruf mencontohkan penanganan stunting yang menjadi program nasional. Dengan hadirnya KBN, dia percaya persoalan stunting di wilayah pesisir bakal tertangani.
”Jadi, kalau mau memberantas kemiskinan ekstrem dan stunting itu berarti kuncinya adalah pemberdayaan masyarakat pesisir,” terang dia. Untuk itu, dia mengapresiasi langkah yang diambil TNI AL. Menurut dia, TNI AL sudah berani mengambil langkah maju dengan berperan melalui KBN.
Meski baru ada 68 KBN di seluruh Indonesia, Wapres optimistis target meniadakan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024 mendatang bakal tercapai. Sebab, kini persentasenya tinggal satu setengah persen. Di tempat yang sama, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menjelaskan fungsi klaster pertahanan di KBN.
”Klaster pertahanan tentunya diutamakan untuk pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara-negara tetangga,” jelas dia.
Keberadaan klaster pertahanan dalam KBN sangat penting dalam upaya menjaga kedaulatan negara. Meski TNI AL dan TNI AD sudah menempatkan personel di pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga, keberadaan klaster pertahanan di KBN tetap penting bagi Angkatan Laut.
”Untuk membina masyarakat, untuk juga aware terhadap sense of defense,” terang mantan panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I itu.
Tidak hanya itu, KBN juga akan membantu Angkatan Laut untuk mendeteksi dan melaporkan bila terjadi tindakan-tindakan ilegal yang melanggar hukum.
”Jadi, mereka tahu bagaimana wilayah negara, batas-batasnya seperti apa, dan mereka melaporkan apabila terjadi hal-hal yang terkait dengan kegiatan ilegal. Terutama yang melanggar wilayah garis kedaulatan,” jelas orang nomor satu di tubuh Angkatan Laut tersebut. (jpc)
