RADARBANDUNG.id – Pada 21 April 2023, PDIP resmi mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 yang diusung PDIP, dan Ganjar terlihat sudah mulai bersafari politik di beberapa daerah walau dibungkus dengan kata silaturahmi dan konsolidasi partai, tidak secara gamblang mengakui sebagai soft campaign /safari politik.
Hal tersebut diungkapkan Pemerhati Sosial dan Politik R.Ay Mayyasari Timur Gondokusumo kapada Radar Bandung, Jumat (19/5/2023).
“Jawa Timur, Banten dan Sulawesi sudah di sisirnya, namun yang menarik adalah kunjunganya ke Jawa Barat belum lama ini di tengah kondisi puluhan desa di Demak Jawa Tengah terendam banjir. Yang pasti secara moral membutuhkan kehadirannya sebagai Gubernur Jawa Tengah, karena secara legacy Ganjar Pranowo masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sampai 5 September 2023 dan belum mengundurkan diri secara resmi sampai saat ini, ketika sudah mulai beraktivitas politik / bersafari politik,” jelas Mayyasari.
Menurut dia, hendaknya sebagai jiwa pemimpin / kepala daerah harus lebih bijaksana dalam prioritas tugas pokok dan fungsi, diutamakan terlebih dahulu tanggung jawabnya sebagai Gubernur Jawa Tengah dalam kondisi bencana, walau safari politiknya dilakukan di akhir pekan sekalipun, seorang pemimpin terukur dari tanggung jawabnya bukan kekuasaanya.
Yang lebih offside lagi didalam agenda tersebut hadir seluruh kepala desa / Kades se-Jawa Barat, Ganjar yang masih syah sebagai Gubernur Jawa Tengah berdiri menyampaikan materi imbauannya kepada seluruh Kades di Jawa Barat untuk tidak korupsi, membenahi serta meningkatkan sistem pelayanan publik dan birokrasi di Jawa Barat agar lebih cepat dan mudah untuk masyarakat, yang seharusnya menjadi ranah dan kewenangan dari Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil untuk menyampaikan nasihat birokrasi kepada seluruh Kades di Jawa Barat, bukan Gubernur Jawa Tengah, dimana birokrat dan kepala daerah di Jawa Tengah baik Kades, Sekda, maupun bupati di wilayah hukum Jawa Tengah juga tidak sedikit yang tertangkap KPK karena kasus korupsi, seperti menampar muka sendiri.
Seorang calon pemimpin harus menjunjung tinggi etik / etika, ketika telah mantap menerima mandat sebagai calon presiden, sebaiknya ketika sudah mulai menjalankan agenda politik sebagai petugas partai dan bersafari politik, alangkah lebih etisnya mengundurkan diri secara resmi secara administratif sebagai Gubernur Jawa Tengah, untuk menjaga kondusifitas stabilitas dan kualitas kinerja gubernur agar tidak terganggu dengan aktifitas campaign / politik, tidaklah bijaksana ketika seorang gubernur masih syah secara legacy menjabat sebagai seorang pelayan rakyat namun lebih mengutamakan kepentingan politik sebagai petugas partai.
Terlebih Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin juga wacananya akan mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai senator / DPD RI, tanggung jawab profesionalitasnya dimana kalau Jawa Tengah terbengkalai, ketika masa jabatan belum resmi berakhir, pemimpinannya sibuk mengurus kepentingannya masing-masing, dan banyak pelimpahan tugas Jawa Tengah kepada perwakilan saja.
“Mau dibawa kemana bangsa ini jika seorang calon pemimpin tidak memahami fokus dan lokus tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, maka saya berharap ada perubahan besar di dalam bangsa ini melalui Pemilu 2024. Semoga hadir pemimpin yang tidak menjadi petugas partai tidak terintervensi oleh kehendak partai dan “juragan”, mengabdi kepada rakyat tidak mengabdi kepada partai, pesuruh rakyat bukan pesuruh partai, mengedepankan kepentingan rakyat yang berdaulat atas bangsa ini diatas kepentingan golongan / apapun,” imbaunya. (apt)