Oleh: M Zezen Zainal M (Ketua Panwascam Cangkuang)
Kontestasi pemilihan kepala desa (pilkades) serentak akan mewarnai tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 yang sedang berjalan. Di Kabupaten Bandung, pilkades serentak dijadwalkan digelar di 22 desa yang tersebar di 17 kecamatan.
Pemkab Bandung sendiri telah menetapkan jadwal pemungutan suara pilkades serentak yakni pada 11 Oktober 2023 sesuai arahan Kemendagri. Namun beberapa kabupaten/kota lain memilih menggelar kontestasi pilkades setelah tuntas gelaran Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 mendatang.
Selain karena pertimbangan faktor keamanan karena berbarengan dengan agenda politik nasional, alasan lainnya adalah karena aspek kemampuan keuangan daerah, karena mayoritas kabupaten/kota telah mengalokasikan keuangan daerahnya untuk pembiayaan pilkada 2024.
Terlepas dari pro kontra tentang pelaksanaan pilkades apakah lebih baik digelar saat ini atau setelah usai pesta demokrasi nasional pemilu dan pemilihan, sejatinya penyelenggara pemilu, wabilkhusus Bawaslu dan jajarannya juga ‘wajib’ memberikan atensi khusus kepada gelaran pilkades serentak yang sudah di depan mata.
Walau sebenarnya Bawaslu hingga jajarannya hingga tingkat desa tak memiliki kewenangan untuk mengawasi pesta demokrasi tingkat desa tersebut, namun setidaknya jajaran Panwaslu yang di wilayah kerjanya akan dilangsungkan pilkades serentak dapat memetakan potensi kerawanan yang sangat mungkin berefek pada tahapan pemilu 2024 yang tengah berjalan.
Sebab sekali lagi, pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada 11 Oktober mendatang digelar pada masa tahapan pemilu dan pemilihan 2024. Artinya, akan ada penyelenggaraan tahapan yang saling beririsan dan berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan pesta demokrasi nasional di tahun mendatang.
Sejatinya, kita semua berharap bahwa gelaran pemilihan serentak yang akan dilaksanakan di tingkat desa dapat menjadi satu episentrum sebagai sumber penguatan kualitas pemilu serentak 2024 mendatang, bukan malah sebaliknya, yaitu menjadi sumber ‘goncangan’ dan kerikil yang dapat menggangu kesuksesan Pemilu 2024.
Menyelenggarakan pilkades yang berkualitas dan demokratis sebelum pelaksanaan Pemilu 2024, menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pemerintah daerah.
Sebab, kesuksesan pilkades serentak indikatornya bukan hanya bagaimana pelaksanaannya berlangsung aman dan menghasilkan kepala desa pilihan rakyat, namun juga proses serta tahapan-tahapan pilkades juga harus dibangun melalui proses-proses yang demokratis dan bermartabat.
Musabab, sesungguhnya arena demokrasi yang paling kompleks serta melibatkan aspek kedekatan pribadi atau emosional maupun praktik politik praktis dan pragmatis adalah perhelatan pemilihan kepala desa.
Hal ini disebabkan adanya faktor kedekatan serta keterkaitan secara langsung, baik secara personal maupun emosional antara masyarakat pemilih dengan para calon kepala desa. Bahkan mayoritas pemilih dipastikan mengenal dan faham “luar dalam” plus minus calon-calon pemimpinnya.
Seringkali sosialisasi program maupun sosialisasi calon kepala desa serta penyampaian visi misi para calon dipandang tak terlalu penting. Kapabilitas dan integritas para calon “kuwu” juga tidak mutlak menjadi acuan para pemilih.
Dalam menentukan pilihannya, masyarakat pemilih desa lebih mengutamakan kedekatan pribadi atau emosional terutama calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka.
Alhasil, tak heran dinamika dan suhu politik di desa yang menyelenggarakan pilkades biasanya terasa lebih “hangat” dibanding kontestasi elektoral lainnya.
Kondisi “rawan” itu pun biasanya juga diperparah dengan praktik “money politics” dan persaiangan ketat antar calon dan basis pendukungnya yang terkadang berlebihan. “Money politics” dengan berbagai bentuknya sulit sekali dihindari dalam pilkades.
Tak heran, ‘political cost’ para calon kepala desa seringkali begitu fantastis. Dari sisi penyelenggara pemilu 2024, kondisi ini tentu menjadi sebuah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi.
Potret Wajah Demokrasi Indonesia
Pilkades serentak yang dilangsungkan di 22 desa di Kabupaten Bandung serta beberapa daerah lainnya, merupakan momentum yang pas untuk pendidikan politik masyarakat akar rumput yang diharapkan memberikan efek positif pada pembentukan etika dan budaya politik pemilih pada kontestasi politik di atasnya.
Tanggung jawab dan komitmen moral ini setidaknya harus dimiliki para calon kepala desa maupun tim sukses. Mereka harus memiliki kesadaran aktif untuk menjadikan arena pilkades sebagai momentum pendidikan politik masyarakat.
Para calon ‘kuwu’ (Priangan Timur), ‘lurah’ (Jawa), ‘geuchik’ (Aceh) atau sebutan kepala desa lainnya, harus mulai mempraktikkan cara-cara segar, mendidik serta elegan untuk meraih simpati pemilih sekaligus berkontribusi terhadap penguatan kualitas demokrasi kita.
‘Pertarungan’ memperebutkan kursi kepala desa pun jangan lagi didominasi isu-isu primordialisme, berdasarkan faktor kedekatan dan ‘serangan’ politik uang yang sudah menjadi rahasia umum dilakukan untuk “membeli” suara pemilih.
Pemilih hendaknya diarahkan pada ‘pertarungan’ yang lebih menitikberatkan pada aspek-aspek substantif seperti ‘mengadu’ kapabilitas, kapasitas intelektual, moral, tawaran program kerja dan beradu gagasan untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakatnya.
Jika proses dan seluruh tahapan pilkades dilaksanakan secara demokratis dan bermartabat, kita dapat berharap “output” pilkades ini akan berdampak positif pada penguatan demokrasi sebagai bekal gelaran Pemilu 2024, bukan sebaliknya.
Sebagai masyarakat komunal, masyarakat desa sangat mengedepankan sikap saling menghormati, gotong royong, dan sikap toleran. Ini tentu menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan, jangan sampai masyarakat desa dikotak-kotak atau terpolarisasi akibat perbedaan pilihan kepala desa.
Dikhawatirkan polarisasi pemilih yang terjadi pada kontestasi pilkades, akan berbuntut dan berefek jangka panjang hingga Pemilu dan Pilkada 2024 dan dapat menjadi potensi kerawanan dalam gelaran tahun politik mendatang.
Singkatnya, pilkades adalah miniatur arena demokrasi sesungguhnya yang akan menjadi gambaran bagaimana kualitas demokrasi kita. Potret dari proses pilkades yang demokratis diyakini akan menjadi gambaran kualitas pemilu 2024 mendatang. Gambaran wajah demokrasi kita.
Memaknai Hari Lahir Pancasila
Hari Lahir Pancasila yang baru saja kita peringati pada 1 Juni kemarin, semoga tidak hanya dimaknai sebatas seremonial dan simbol penghormatan terhadap Pancasila dengan ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Nilai-nilai luhur yang termaktub dalam Pancasila yang pertama kali dicetuskan oleh Bung Karno pada sidang “Dokuritsu Junbi Cosakai” alias Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Gedung Chuo Sangi In, Jakarta, pada 1 Juni 1945 harus dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pada penyelenggaraan Pilkades, Pemilu maupun Pilkada 2024.
Dalam sidang BPUPKI pertama itu, Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia melalui pidato untuk menghentikan perdebatan para tokoh perumus dasar negara Indonesia yang tak lama lagi akan merdeka. Bung Karno mengusulkan nama Pancasila yang memiliki arti panca berarti lima dan sila berarti azas atau dasar.
Gagasan yang disampaikan Ir Soekarno dalam pidato itu diakui menjadi cikal bakal sejarah perumusan Pancasila yang merupakan sebuah tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang heterogen.
Sehingga Demokrasi Pancasila yang digagas para pendiri negara ini menjadi ideologi paling relevan dengan karakteristik dan kepribadian bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, budaya dan bahasa.
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan pada sila keempat Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.
Para pakar menyebut terdapat tiga karakter utama demokrasi Pancasila, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Karakter ini sesuai dengan penerapan demokrasi di Indonesia.
Meski demikian, setiap sila dalam Pancasila memiliki kedudukan setara dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sehingga demokrasi Pancasila pada dasarnya saling berkaitan erat dengan kelima sila yang terkandung dalam Pancasila.
Dalam konteks kontestasi pemilu dan pemilihan maupun pilkades, setiap sila dalam Pancasila memberikan petunjuk bagi setiap warga negara untuk menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman dalam mengimplementasikan hak politiknya sebagai warga negara.
Catatan kelam mengenai apa yang terjadi pada kontestasi dua pemilu presiden sebelumnya di mana terjadi polarisasi dan keterbelahan masyarakat, permusuhan dan dendam berkepanjangan di tengah masyarakat kita, sebetulnya tidak harus terjadi bila masyarakat, elit politik dan semua pihak memegang teguh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
Pancasila mengajarkan kita kebebasan untuk menentukan pilihan atau preferensi politik tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Pancasila juga mengajarkan bagaimana kita bisa saling menghormati antar sesama anak bangsa tanpa melihat agama, suku bangsa, budaya dan latar belakang lainnya.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya, memberikan pedoman bagi masyarakat termasuk para peserta pemilu agar tidak melakukan kampanye negatif berupa ‘memainkan’ sentimen agama atau politik identitas demi kepentingan pragmatis meraup dukungan dari basis pendukung agama tertentu.
Sebab, yang dipertaruhkan adalah persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Kita tentu tidak ingin menyaksikan kembali kampanye-kampanye negatif dalam Pemilu 2024 yang berpotensi kembali membuat masyarakat kita terkotak-kotak dan terpolarisasi dalam kelompok “kampret” dan “cebong” versi baru.
Para pendiri negara ini seandainya masih hidup dan menyaksikan, tampaknya akan sedih dan merasakan suasana kebatinan yang berlawanan dengan cita-cita mereka ketika menyepakati Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.
Sebab sebelum istilah Pancasila lahir, para founding father negeri ini berdiskusi dan ‘memeras otak’ bagaimana nantinya rumah besar bernama Indonesia ini dapat menaungi segenap bangsa Indonesia yang memiliki kodrat pluralistik.
Dengan Pancasila, para founding father ingin mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam etnis, kelompok, suku bangsa dan agama. Pancasila diyakini akan menjadi ‘payung besar’ yang akan menaungi seluruh kelompok bangsa Indonesia.
Hal itu, setidaknya yang tersirat dari potongan pidato Bapak Proklamator RI, Bung Karno pada saat menyampaikan gagasannya tentang Pancasila pada 1 Juni 1945.
“Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan (untuk) satu golongan. Baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi (untuk) semua”.
Semoga cita-cita luhur para pendiri negara yang menginginkan negeri berjuluk “zamrud khatulistiwa” ini menjadi rumah besar yang menaungi seluruh tumpah darah Indonesia yang beragam dalam ikatan suci bernama Pancasila dengan semboyannya, Bhineka Tunggal Ika. Semoga. (*)
