RADARBANDUNG.ID– Pemkot Cimahi menetapkan status siaga darurat bencana alam kekeringan. Penetapan status tersebut didasari kondisi cuaca yang diprediksi memasuki kemarau dan fenomena El Nino.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi, Fitriandy Kurniawan, mengatakan, penetapan status siaga darurat bencana alam kekeringan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) yang sudah resmi diterbitkan. Masa siaga darurat kekeringan di Kota Cimahi berlaku sejak 27 Juli hingga 31 Oktober 2023.
“Betul kita sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. SK sudah keluar,” kata Andy.
Dia menjelaskan, penetapan status siaga bencana kekeringan itu berdasarkan hasil kaji cepat yang dilakukan BPBD Kota Cimahi tentang adanya potensi kekeringan yang dihadapi masyarakat di Kota Cimahi. Apalagi dengan adanya fenomena El Nino.
“SK ini diterbitkan dalam rangka sebagai persiapan untuk menghadapi musim kemarau, untuk mengantisipasi adanya bencana alam yang diakibatkan cucaca saat ini,” jelasnya.
Fithriandy menyebutkan, berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencan (KRB) yang dilakukan BPBD Cimahi tahun 2022, di semua kelurahan di Kota Cimahi terdapat titik-titik yang memang berpotensi terdampak bencana kekeringan dengan kategori sedang.
Berdasarkan pemetaan luas potensi bencana kekeringan di Kota Cimahi adalah 4.280,40 hektar. Kelurahan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kelurahan Cipageran yaitu seluas 620,28 hektar dengan kelas tinggi atau sekitar 14,49 persen dari total luas wilayah bahaya kekeringan.
“Hasil dokumen KRB, potensi kekeringan hampir ada diseluruh kelurahan. Cuma rata-rata kategori sedang. Ini yang kita waspadai pada saat muncul El Nino. Terutama di wilayah dengan luasan potensi kekeringan cukup besar seperti di Kelurahan Cipageran,” ujar dia.
Dengan kondisi tersebut, BPBD Kota Cimahi memprediksi potensi bencana kekeringan lahan pertanian, kekeringan sumber air bersih, serta kejadian kebakaran rumah dan lahan. Dalam upaya melakukan pencegahan terhadap tiga bencana ini, BPBD bakal gencar meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggandeng OPD terkait serta menerbitkan surat kesiapsiagaan bencana kekeringan.
“Sejauh ini kalau laporan langsung ke kita belum ada, tapi kalau ke OPD lain sudah terutama yang membutuhkan pasokan air bersih. Kita terus koordinasi dengan OPD dan lintas sektoral lainnya untuk antisipasi supaya kekeringan tidak semakin meluas,” imbuhnya.
Dampak musim kemarau sendiri sudah dirasakan langsung Krisis air bersih dialami warga Kampung Paku Haji, RT 02/17, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Warga terpaksa membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.
Ketua RW 17 Kelurahan Cipageran Asep Rahmat mengatakan ada sekitar 100 Kepala Keluarga (KK) di RT 02 yang terdampak kemarau sehingga mengalami kesulitan air bersih.
“Memang di RT 02 ini sulit sekali untuk air bersih sekarang udah seminggu terakhir. Ada sekitar 100 KK lebih yang terdampak,” terang Asep.
Dia mengtakan mayoritas warga di wilayahnya mendapat pasokan air bersih dari jalur perpipaan dan sumur. Namun untuk saat ini air dari kedua sumber tersebut sulit didapat sehingga warga harus membeli dan mengambip dari sumur bor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kalau tahun lalu masih ada air, sekarang parah kekeringannya. Enggak ngalir airnya. Warga akhirnya harus beli dan ada yang ambil dari sumur bor pakai motor,” ujar Asep. (gat)
