News

KPK Telisik Korupsi pada Lelang Truk Angkut Basarnas

Radar Bandung - 15/08/2023, 06:53 WIB
Azam Munawar
Azam Munawar
Tim Redaksi
KPK Telisik Korupsi pada Lelang Truk Angkut Basarnas

RADARBANDUNG.ID– Selain mengusut dugaan suap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menelusuri indikasi kerugian keuangan negara dalam sejumlah pengadaan di Badan SAR Nasional (Basarnas). Salah satunya pengadaan truk angkut dan rescue carrier tahun 2014. Lembaga antirasuah tersebut mulai melakukan pemeriksaan saksi.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, dugaan korupsi dalam pengadaan itu telah naik ke penyidikan. Namun, Ali enggan membeberkan siapa saja pihak yang menjadi tersangka dalam perkara yang merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) itu. ”Uraian perbuatan hukum dan pasal yang disangkakan belum dapat kami sampaikan,” ujarnya, kemarin (14/8).

Sejak pekan lalu, pengusutan kasus tersebut diperdalam KPK dengan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Ali menyebut, salah satu pihak yang dipanggil adalah Direktur PT Lanba Wisesa Ruhut Ehy W. Selain itu, KPK juga memanggil seorang pengusaha bernama Yayuk Rahayuning. Pemeriksaan keduanya dijadwalkan kemarin (14/8).

Ali menerangkan, pihaknya telah mengantongi alat bukti yang cukup terkait dengan penyidikan perkara pengadaan truk angkut dan rescue carrier itu. Nah, saat ini KPK tengah memperkuat konstruksi perkara dengan memeriksa saksi-saksi. ”Kecukupan alat bukti menjadi dasar kami untuk nantinya menyampaikan (ke publik, Red) secara utuh,” paparnya.

Berdasarkan penelusuran Jawa Pos, lelang pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle beberapa kali dilakukan Basarnas sejak tahun 2014. Melalui situs layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Basarnas, salah satu lelang rescue carrier vehicle yang dilakukan tercatat pada 6 Januari 2014. Nilai pengadaan tertulis sebesar Rp 48,6 miliar.

Di bulan dan tahun yang sama, Basarnas juga membuka lelang pengadaan truk personel dengan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 6,2 miliar. Serta pengadaan truk angkut personel 4 WD dengan nilai HPS Rp 47,5 miliar. Setahun berikutnya, Basarnas melakukan lelang pengadaan truk angkut rescue dengan nilai HPS sebesar Rp 39,9 miliar.

Ali menambahkan, para saksi yang berlatar belakang pengusaha didalami terkait keikutsertaannya dalam tender-tender tersebut. Hanya, dia belum bisa menjelaskan lebih rinci apakah para saksi itu terlibat dalam dugaan korupsi yang tengah diusut KPK. ”(Para saksi yang hadir, Red) didalami pengetahuaannya antara lain terkait dengan keikutsertaan perusahaan,” tuturnya. (tyo)

 


Terkait Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola
Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola

  RADARBANDUNG.id –  Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Badan Bank Tanah secara resmi menyerahkan Pedoman Akuntansi Badan Bank Tanah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyerahan ini dilangsungkan pada Rabu (30/7/2025) di Aula MM Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mendorong […]

Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah
Nasional
Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah

RADARBANDUNG.ID, BLITAR – Dalam beberapa terakhir ini, rakyat Indonesia dihebohkan dengan aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Video aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar viral di media sosial. Pengalaman kelabu perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar ini dialami oleh WV, 12 […]

Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi
Nasional
Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi

RADARBANDUNG.id – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan bahaya rangkap jabatan menteri atau wakil menteri (wamen) dengan jabatan sebagai komisaris. Menurutnya, kondisi ini bisa melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berisiko memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Mahfud meminta agar pemerintah tidak mengabaikan putusan MK tentang larangan wamen menjabat komisaris karena jabatan di kabinet bersifat politik. Pasalnya, putusan MK bersifat […]

KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan
Nasional
KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan

RADARBANDUNG.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyamarkan kepemilikan sejumlah kendaraan dengan cara mengatasnamakan pegawainya. Hal ini diketahui setelah penyidik KPK menyita kendaraan yang diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). “Kalau tidak salah itu ajudannya atau pegawainya, gitu ya. […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.