RADARBANDUNG.id- Pemerintah terlihat berprogress mengatasi polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang (Jabodetabek) usai ramai diperbincangkan kualitas udaranya yang tak sehat untuk manusia.
Sejumlah kebijakan diambil seperti penerapan work from home (WFH) hingga rencana kewajiban menggunakan kendaraan listrik.
Polusi udara Jakarta ini sendiri tak hanya menjadi atensi pemerintah daerah, tetapi juga sudah sampai di tingkat pemerintah pusat. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo sendiri langsung memimpin rapat terbatas terkait kasus ini dengan beberapa kementerian dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Baca Juga: ASN DKI Mulai WFH Besok, Bodetabek Akan Menyusul
Belakangan, bersama sederet pejabat lainnya di daerah penyangga Jakarta, menteri-menteri juga melakukan rapat tentang cara mengatasi polusi udara bersama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Berikut beberapa solusi yang sudah dan akan diterapkan pemerintah terkait polusi udara:
1. Pemberlakuan WFH
Pemprov DKI Jakarta akan menguji coba Work From Home (WFH) bagi PNS yang tidak melakukan pelayanan secara langsung selama dua bulan terhitung hari ini, Senin 21 Agustus-21 Oktober 2023.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menerangkan, pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Namun, WFH ini tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.
”Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (16/8) dikutip dari Jawapos.com.
Dalam perjalanannya, WFH ini, menurut Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, akan juga diikuti oleh pemerintah daerah lainnya di sekitaran Jakarta.
2. Akan wajibkan pejabat gunakan kendaraan listrik
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan mewajibkan PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan kendaraan listrik. Pemberlakuan itu akan diterapkan untuk PNS dengan kategori eselon 4 ke atas.
“Kalau saya nanti pegawai DKI eselon 4 ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listik,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (18/8).
Ide itu muncul usai Heru Budi menggelar rapat bersama dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama dengan sejumlah pimpinan daerah lainnya berkenaan dengan polusi udara di Jakarta.
“Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI, nah itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik,” tegas mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.
3. Tilang kendaraan tak uji emisi
Pemprov DKI Jakarta akan membentuk satuan tugas untuk merazia dan memberikan sanksi kepada pemilik kendaraan bermotor yang belum melaksanakan uji emisi. Hal ini sehubungan dengan kualitas udara di ibu kota yang semakin memburuk.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, DLH sudah menggalakkan uji emisi di Jakarta sejak 2020. Hal itu sesuai dengan amanat
Pergub Nomor 66 Tahun 2020.
“(Pergub itu) Mengamanatkan kami untuk melaksanakan uji emisi menyeluruh. Ini amanat publik untuk terus menjaga kualitas udara di Jakarta,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (13/8)
Namun, dalam perjalannya, belum secara menyeluruh pengguna kendaraan bermotor melakukan uji emisi. Sehingga, ia mengatakan perlu adanya langkah konkret agar warga Jakarta yang memiliki kendaraan bermotor melaksanakan uji emisi secara masif.
“Kami akan godok mekanisme pembentukan satuan tugas dengan Korlantas Polri, Polda Metro Jaya, dan Dishub agar mempercepat pengendalian sumber emisi bergerak,” ucapnya.
