RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Pengoperasian LRT Jabodetabek juga mendapat atensi dari DPR. Anggota Komisi V DRP RI Sigit Sosiantomo mendorong agar pemerintah memberikan public service obligation (PSO) untuk LRT Jabodetabek.
Dengan pemberian PSO ini diharapkan masyarakat semakin terdorong untuk menggunakan transportasi publik.
“Untuk LRT, saya mendukung pemerintah untuk memberikan PSO agar masyarakat diwilayah pinggiran Jakarta Timur yakni Cibubur bisa menuju pusat kota bahkan hingga Bekasi tidak lagi hanya melalui jalan tol saja,” katanya kemarin.
Dengan cara ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan hingga polusi udara.
Menurutnya migrasi masyarakat dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum harus didorong.
Selain dengan penyediaan alternatif kendaraan umum, subsidi harus diberikan.
Tujuannya agar harga semakin terjangkau dan masyarakat akhirnya memilih untuk menggunakan kendaraan umum.
“Mudah-mudahan masyarakat mau bermigrasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik,” katanya.
Dia juga mengingatkan agar akses menuju stasiun LRT dipermudah.
Caranya dengan memperbanyak kendaraan feeder atau pengumpan. Kendaraan feeder ini bertugas menjemput masyarakat dari kantong-kangtong pemukiman untuk diangkut ke stasiun LRT.
“Adanya integrasi LRT dengan moda transportasi lainnya, baik bus, angkot, maupun moda lain dinilai krusial agar masyarakat bisa mengakses layanan LRT,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong masyarakat Jabodetabek untuk menggunakan kendaraan umum. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait kualitas udara di Jabodetabek pada 14 Agustus lalu.
“Saya kira bulan ini LRT segera diperasionalkan, MRT juga sudah beroberasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga suda beroperasi,” katanya.
Kepala Negara juga menyadari pentingnya pemberian subsidi untuk angkutan umum. Dalam hal ini termasuk LRT.
Menurut Jokowi ini bisa menarik minat masyarakat yang semula menggunakan mobil pribadi lalu beralih ke LRT dan angkutan umum lainnya. (gih/lyn)
