RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Keputusan pemerintah tak jadi menghapus zonasi ini pun diapresiasi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyebut, sejak awal pihaknya memang meminta agar ini tetap dipertahankan.
”Tahun depan masih ada, ya justru memang harus dipertahankan. Yang kami minta kan perlu adanya pembenahan implementasinya di daerah, perlu evaluasi total,” tegasnya.
Apalagi melihat banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang jauh dari tujuan awal PPDB zonasi.
Mulai dari tidak diterimanya calon siswa miskin atau calon siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah negeri.
Menurutnya, persoalan pokok zonasi ini sama. Yakni, ketidakmerataan sekolah negeri di Indonesia. Ada dua kondisi, di mana ada lokasi dengan jumlah sekolah negeri sedikit namun calon siswa banyak dan sebaliknya, jumlah siswa sedikit namun sekolah negeri di dekatnya terlampau banyak. Pada kasus kedua, mengakibatkan adanya sekolah-sekolah yang akhirnya tidak memiliki siswa sama sekali di tahun ajaran ini.
”Karenanya kami mendorong agar pembangunan unit sekolah baru berdasarkan kajian analisisi demografis,” tuturnya. Itu pun harus tetap memperhatikan sekolah swasta yang sudah ada saat ini.
Dia berharap, kondisi di Bekasi dan Tangerang tak terjadi di wilayah lain. di mana, banyak sekolah swasta kehilangan murid karena pemda sedang gemar membuka unit sekolah baru.
”Jangan sampai sekolah baru dibangun agresif dengan mengabaikan sekolah swasta. Sehingga menyebabkan mereka bubar,” sambungnya.
Sementara, bagi kondisi di wilayah yang memang jumlah calon siswa banyak sementara sekolah negeri minim, Satriwan sepakat bahwa kerja sama dengan swasta bisa jadi salah satu solusi.
Ini akan jadi win-win solution, yang mana siswa tetap bisa bersekolah dengan pembiayaan dari pemda dan sekolah swasta terbantu secara ekonomi.
Di DKI Jakarta sistem ini memang sudah berjalan. Namun kekurangannya, kata dia, kebanyakan sekolah swasta unggul tidak terlibat dalam PPDB terpadu ini. Sehingga rata-rata sekolah swasta yang ikut berstandar menengah ke bawah. ”Kekurangannya, fasilitas tidak lengkap dan guru juga kurang (standar mutu, red),” katanya.
Oleh karenanya,ia berharap,PPDB zonasi kedepan bisa merangkul sekolah swasta unggul. Pemerintah bisa memberikan MOU pada pihak swasta tersebut sebagai opsi kerja sama. Dengan begitu, anak tetap bisa merasakan sekolah berkualitas. (mia/jp)
