RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Rasyid Rajasa mengatakan dirinya hampir tiap hari dicurhati warga Kota Bandung dan Kota Cimahi sejak tiga tahun lalu.
Curhatan itu ia terima baik saat dirinya sebagai Ketua DPD PAN Kota Bandung, calon legislatif (caleg) maupun masyarakat biasa. Rasyid menuturkan, rata-rata warga mengeluhkan soal pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup.
“Hampir setiap hari sejak tiga tahun lalu saya berinteraksi dengan warga dan komunitas di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Dari interaksi itu, saya banyak mendapat curhatan dan keluhan dari masyarakat, mulai isu pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan hidup,” ujar caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Kamis (21/9/2023).
Rasyid Rajasa
Sebagai caleg legislatif pusat (DPR RI), sambungnya, ia berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun demikian, Rasyid mengatakan bahwa tidak semua hal atau keluhan warga dapat diatasi semuanya dalam satu waktu.
Hal itu lantaran dirinya masih rakyat biasa dan belum menjadi anggota legislatif yang berwenang menyusun kebijakan publik. Selain itu, lembaga legislatif berbeda dengan lembaga eksekutif yang bisa langsung menjalankan program kerja.
Baca Juga: Ke Senayan, Rasyid Rajasa Ingin Membela Hak-Hak Warga
“Karena DPR RI bukanlah lembaga eksekutif yang bisa langsung menjalankan program. Namun sebagai lembaga legislatif, DPR RI punya Power untuk menyusun kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
Dikutip dari buku profil Rasyid yang diterima redaksi, ia akan fokus pada lima program mendasar untuk diperjuangkan.
Pertama, Program pendidikan untuk Semua. Salah satu ukuran kemajuan suatu negara, terletak pada kualitas pendidikannya. Semakin baik pendidikan, maka Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan juga semakin kompetitif. Dengan SDM yang kompetitif, akan mempercepat kemajuan kita.
Hal tersebut sejalan dengan Target Keempat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan PBB bahwa pendidikan adalah hak anak-anak, dan oleh karenanya seluruh anak di dunia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas (Inclusive Education).
Seharusnya dengan alokasi APBN untuk pendidikan yang sebesar 20%, kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan lebih baik lagi. Oleh karenanya, Rasyid Rajasa bertekad memperjuangkan optimalisasi APBN untuk pendidikan agar tepat sasaran, terbuka bagi semua kalangan, dan adanya peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik.
Kedua, Kesehatan untuk Hidup Sejahtera. Dalam kesepakatan global di PBB, Kesehatan warga mejadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Ini agar tercipta kehidupan yang sehat, sehingga berdampak pada kesejahteraan bagi semua orang.
Indikatornya dapat dilihat melaui pemenuhan gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), serta sanitasi dan air bersih. DPR berwenang mengawal kebijakan pemerintah dari segi anggaran dan kebijakan.
Dengan begitu, Rasyid Rajasa yakin mampu memperjuangkan hak-hak warga Dapil I Jabar untuk mewujudkan hidup sehat dan sejahtera.
Ketiga, Pendapatan & Daya Beli Masyarakat. Kemampuan setiap orang untuk mencukupi kebutuhannya, sangat dipengaruhi dari sejuah mana ketersediaan akses terhadap pekerjaan.
Dengan bekerja, maka setiap orang bisa membeli makanan, pakaian, serta kebutuhan lainnya. Termasuk meningkatkan daya beli. Meski begitu, tidak semua penduduk di Indonesia mendapatkan akses yang sama untuk pekerjaan.
Ketatnya persaingan dan tuntutan dunia kerja akan keahlian dan pendidikan, membuat mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam jangka panjang, hal ini akan memicu melebarnya rasio gini (kesenjangan) yang tidak sehat bagi ekonomi secara keseluruhan.
DPR memiliki ruang untuk melakukan pengawasan terhadap program-program pemerataan, sehingga semua kelompok dalam masyarakat, memiliki akses yang relatif sama atas pekerjaan dan pendapatan.
