RADARBANDUNG.id- Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto menegaskan akan melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo jika terpilih menjadi presiden dalam pemilihan umum (pemilu) tahun 2024.
“Arahnya (kebijakan Jokowi) sudah benar, jangan ragu, jangan plin-plan, harus tegas. Saya tegas, saya akan lanjutkan program Pak Jokowi. Saya tegas mengatakan itu,” kata Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam Deklarasi Dukungan Relawan Penerus Negeri untuk Prabowo-Gibran di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (28/10), dikutip dari Jawapos.com.
Prabowo menilai program kerja dan kebijakan Jokowi telah menjadi pondasi bagi Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045.
Baca Juga: Terima Hasil Tes Kesehatan, Ketua KPU Sebut 3 Bakal Paslon Capres-Cawapres Sanggup Jalankan Tugas
“Saya benar-benar meyakini bahwa semua yang dilakukan (Jokowi) harus kita lanjutkan, dan harus kita sempurnakan, dan harus kita tambah bila perlu,” ucap Prabowo.
Salah satu kebijakan Jokowi yang akan dilanjutkan adalah hilirisasi sumber daya alam (SDA). “Jadi, konsep hilirisasi ini salah satu dari kebijakan strategi yang menentukan apakah kita terus begini, maju maju, tapi tidak lompat. Kita ingin melompat jadi negara makmur,” imbuhnya.
Baca Juga: Prabowo Putuskan Gibran Rakabuming Raka Jadi Cawapresnya di Pilpres 2024
Apabila terpilih menjadi presiden pada 2024, dengan kebijakan hilirisasi SDA, Prabowo ingin melihat masyarakat Indonesia menggunakan motor dan mobil hasil produksi dalam negeri, serta tak lagi bergaji sebesar upah minimum regional (UMR).
Prabowo menargetkan pendapatan per kapita Indonesia mencapai 30 ribu dolar AS per tahun pada 2045 sehingga Indonesia masuk kategori negara maju.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Bahlil Lahadalia, menyebut Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden yang sering membicarakan hilirisasi SDA. Menurutnya, penerapan hilirisasi SDA membutuhkan pemimpin dengan nasionalisme dan integritas yang kuat, agar tidak disetir oleh negara lain.
“Contoh ketika IMF (International Monetary Fund) mau mengintervensi kita yang mau melarang ekspor nikel, kalau presidennya lemah, sudah lewat barang itu, pasti kita sudah ekspor lagi,” kata Bahlil. (jpc)
