RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menyatakan ada sembilan daerah yang masuk kategori rawan saat Pemilu Serentak 2024.
Langkah antisipasi pun terus dilakukan untuk memastikan semua tahapan bisa berjalan lancar.
Diketahui, ada beberapa indeks kerawanan. Di antaranya, pelanggaran yang berhubungan dengan tahapan kampanye, yakni politisasi SARA, politik uang atau materi lainnya, hate speech, hoaks, dan politik identitas juga menjadi hal yang penting untuk diantisipasi.
Ketua Bawaslu Jabar, Zacky Muhammad Zam Zam mengatakan tahapan kampanye merupakan hal krusial. Saat ini, terdapat 18 partai politik yang sudah terdaftar dan akan melaksanakan kampanye yang akan dimulai 5 hari lagi.
“Di Jawa Barat ini ranking keempat dalam skala kerawanan pemilu. Dari 27 kabupaten kota ini setidaknya ada 9 kabupaten/kota yang berpotensi rawan, d iantaranya ada Kabupaten Bandung, Majalengka, Tasik, dan lain lain,” ucap dia usai Apel Siaga di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (23/11).
Upaya mitigasi sudah dilakukan dengan menginstruksikan jajarannya di semua daerah tetap siaga sekaligus memasifkan upaya sosialisasi mengenai aturan serta sanksi yang berlaku bagi para pelanggar.
Dugaan pelanggaran yang diduga melibatkan ASN, yang ada di Kabupaten Majalengka, Cianjur, hingga Subang masih dalam tahap proses.
“Sekarang ini kan belum ada di tahapan kampanye artinya penanganan pelanggaran kita ini masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan dugaan atau potensi pelanggaran,” terang dia.
Di sisi lain, Zacky memastikan penggunaan alat peraga sosialisasi (APS) diperbolehkan asal tidak mengandung unsur ajakan memilih. Bila melanggar, Satpol PP akan langsung melakukan penertiban. Selain itu, penggunaan alat peraga kampanye (APK) pun harus memperhatikan dari aspek konten, di antaranyai tidak boleh ada konten sara, hoaks.
“Peserta pemilu perlu memperhatikan dari aspek konten, juga memperhatikan dua aspek peraturan perundang-undangan,” katanya.
Sementara itu, Asda Pemerintahan dan Kesejahteraan Jabar, Dedi Supandi mengatakan saat ini indeks demokrasi di Jawa Barat terus mengalami peningkatan, bahkan menduduki peringkat kelima se-Indonesia dari 38 provinsi.
“Awalnya 2019 menduduki peringkat 32, turun ke peringkat 29, turun lagi ke 9, sekarang kita menduduki peringkat kelima, artinya demokrasi di Jawa Barat ini semakin baik, dan tidak terjadi kerusuhan,” imbuhnya.
“Untuk Bawaslu disekitar Rp300 miliaran untuk provinsi, kabupaten/kota pun kita mengawal sama mereka juga melakukan NPHD dengan sebuah komitmen, dan hari ini semuanya sudah terealisasi,” pungkasnya. (dbs)
