RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD menyatakan bahwa pencapaian Cita-cita Indonesia Emas 2045 akan sulit terwujud jika penegakan hukum di Tanah Air tidak dilaksanakan secara benar.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh sosok yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), saat menjadi pembicara pada MNC Forum LXXIII (73rd) di Jakarta Concert Hall, MNC Center, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/11).
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD menegaskan bahwa bahkan negara yang sangat maju dapat runtuh jika terjadi pelanggaran hukum yang signifikan, termasuk lemahnya penegakan hukum di dalamnya.
Baca Juga : https://gerakan.id/?s=ganjar+pranowo
“Pertama, jika terjadi pelanggaran hukum secara besar-besaran, itu berarti ada ketidaksesuaian terhadap ideologi,” ujar Mahfud seperti dilansir pada Rabu (22/11/2023).
“Kedua, jika terjadi misorientasi terhadap hukum, akan timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” lanjutnya.
Mahfud MD menjelaskan bahwa jika pemerintah kehilangan kepercayaan masyarakat, itu dapat mengakibatkan perlawanan dan ketidakpatuhan terhadap pemerintah.
Baca Juga : TPN Ganjar-Mahfud Singgung Tekadnya Kembangkan Ekonomi Biru, Ini 3 Potensi Indonesia
“Jika pada awalnya pemerintah berlaku sewenang-wenang, dan orang-orang terus tidak percaya, setiap kali dianggap bohong, maka orang akan memberontak, melakukan perlawanan, dan ketika itu terjadi, negara akan runtuh,” kata calon wakil presiden nomor urut tiga ini.
Paparan lengkap dari cawapres yang merupakan pasangan capres Ganjar Pranowo tersebut mendapat pujian dari Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, yang hadir bersama Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo.
“Hari ini apa yang disampaikan sangat bagus dan semua puas,” ujar Hary.
Ia berharap Mahfud MD, yang memiliki pengalaman luas di bidang hukum, dapat terpilih sebagai Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum 2024.
“Kita sangat berharap beliau terpilih menjadi Wakil Presiden, karena untuk membuat Indonesia lebih baik, penegakan hukum dan penanganan korupsi harus berjalan dengan baik dalam arti yang sebenarnya,” tegas Hary, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Perindo.
Indonesia Emas 2045 Dapat Dicapai Dengan Sikap Anti-KKN
Sementara itu, Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo percaya bahwa untuk mencapai visi Indonesia Emas dan Indonesia Unggul pada tahun 2045, langkah utama yang harus diambil adalah menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ganjar mengemukakan pandangannya ini dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 2023 di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada Rabu (8/11/2023).
Menurut Ganjar, untuk mencapai tujuan Indonesia Emas tersebut, diperlukan pendidikan anti-KKN sejak dini dan implementasi digitalisasi di dalam pemerintahan.
Dia menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik saat ini masih belum optimal, dan konsep anti-KKN perlu dijadikan landasan untuk mewujudkan impian besar Indonesia ke depan.
Ganjar menyoroti ketidakoptimalan kualitas pelayanan publik saat ini, yang terlihat dari keberadaan calo dalam proses pengurusan pajak kendaraan bermotor dan pembangunan yang berkualitas buruk akibat perilaku koruptif.
Ganjar berpendapat bahwa untuk mendorong Indonesia Emas, diperlukan dorongan menuju pemerintahan yang bersih dan taat hukum. Pemerintahan yang bersih dapat diwujudkan melalui transformasi menuju pemerintahan digital.
Selain itu, ia menekankan pentingnya “memoles” birokrasi dengan dua cara. Pertama, dengan mendorong terbentuknya satu data Indonesia untuk mengintegrasikan semua data. Kedua, memberikan hak kepada rakyat untuk menilai kabinet.
Jika ada menteri yang dianggap tidak berkinerja optimal, rakyat berhak mengusulkan penggantian menteri tersebut. (**)
