RADARBANDUNG.id- Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa, 30 Januari 2024.
Saat berdialog dengan warga, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa bantuan tersebut akan diberikan hingga bulan Juni.
“Ini nanti akan diberikan bulan Januari, Februari, Maret setuju mboten? Yang tidak setuju angkat tangan. Setelah Maret akan dilanjutkan lagi April, Mei, Juni, setuju mboten?” kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin, dikutip dari Jawapos.com, Rabu (31/1).
Baca Juga: Jabar Mulai Salurkan Bantuan Pangan Beras 2024
Presiden Jokowi pun menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras 10 kilogram tersebut bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
“Nanti setelah Juni saya akan hitung-hitung lagi APBN kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi,” imbuhnya.
Baca Juga: Pemerintah akan Salurkan Bantuan Pangan Beras Mulai 11 September
Jokowi juga menyebut bahwa beras yang diserahkan kepada masyarakat tersebut merupakan beras pilihan yang memiliki kualitas paling baik, dan meminta masyarakat untuk langsung mencobanya di rumah.
“Saya kira beras yang bapak, ibu terima itu bukan beras medium, tapi premium. Nanti sampai di rumah langsung dimasak, coba, karena berasnya beras pilihan semua,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah secara resmi akan memperpanjang bantuan pangan berupa beras 10 kg hingga Juni 2024 atau beberapa bulan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Sebelumnya, bantuan ini akan diberikan hingga Desember 2023.
Terkait itu, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa perpanjangan bantuan pangan beras tidak berkaitan dengan muatan politis. Ini berkaca pada efektivitas penyaluran bantuan pangan beras di tahun 2023 yang dapat membantu menjaga inflasi dan harga beras.
“Perpanjangan bantuan pangan beras sampai Juni 2024 telah melalui pertimbangan pemerintah secara mendalam. Kita pastikan penyaluran ke masyarakat selalu tepat sasaran dan tidak ada muatan politis, mengingat sudah memasuki tahun politik seperti saat ini. Masyarakat dan segenap elemen bisa mengawasi bersama,” ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta, pada Minggu (19/11).
