News

JK Tunggu Prabowo Mundur, Kaesang: Keputusan di Pak Menhan

Radar Bandung - 03/02/2024, 18:31 WIB
Ali Yusuf
Ali Yusuf
Tim Redaksi
JK Tunggu Prabowo Mundur, Kaesang: Keputusan di Pak Menhan
Jusuf Kalla. (ist)

RADARBANDUNG.id- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep angkat bicara mengenai pernyataan wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla terkait status capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dari jabatan menteri pertahanan.

Menurut putra bungsu Presiden Jokowi keputusan tersebut tetap diserahkan kepada Prabowo Subianto.

“Keputusan biar ada di Pak Menhan masa di saya, masa di Pak JK,” kata Kaesang di kawasan Lampung Selatan, Jumat (2/2), dikutip dari Jawapos.com.

Sebelumnya, wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla memuji keputusan Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam. JK, begitu dia disapa ini menunggu Prabowo Subianto mundur dari Menteri Pertahanan karena sama-sama maju Pilpres 2024.

Baca Juga:  Dukung Ganjar-Mahfud, Ahok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina

“Kita tunggu lagi Pak Menhan, supaya jangan nanti orang bingung,” kata JK kepada wartawan, Kamis (1/2).

Diketahui, Mahfud Md secara resmi telah menyampaikan surat pengunduran dirinya, sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan (Menko Polhukam) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Mahfud MD Resmi Mundur dari Jabatan Menko Polhukam

Dia mengungkapkan alasan harus mundur dari jabatan tersebut dikarenakan situasi perkembangan politik.

“Karena perkembangan politik, memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja tidak ada yang lain,” kata Mahfud Md kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/2).

Mahfud juga menceritakan, antara dirinya dan Jokowi tidak ada ketegangan saat dirinya meminta untuk berhenti dari jabatan yang diamanatkan. Justru sebaliknya, Mahfud mengaku banyak bergurau dan berdiskusi singkat bagaimana bangsa Indonesia harus semakin maju ke masa depan.

“Tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan sesuai dengan tujuan negara kita,” tutur Mahfud. (jpc)


Terkait Politik
Peringati Hari Lahir Pancasila, Ketua PDIP Jabar Ono Surono Minta Kader PDI Perjuangan Tanggap Bencana
Politik
Peringati Hari Lahir Pancasila, Ketua PDIP Jabar Ono Surono Minta Kader PDI Perjuangan Tanggap Bencana

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Ratusan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Minggu (1/6/2025). Upacara dipimpin langsung Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono. Dalam sambutannya, Ono mengajak seluruh kader PDI Perjuangan untuk memaksimalkan kerja nyata. Terlebih, dalam lima tahun terakhir terjadi sejumlah […]

Keren! Kinerja 100 Hari, Dedi Mulyadi Cetak Sejarah! Jadi Gubernur Paling Dipercaya se-Pulau Jawa Versi Indikator Politik Indonesia
Politik
Keren! Kinerja 100 Hari, Dedi Mulyadi Cetak Sejarah! Jadi Gubernur Paling Dipercaya se-Pulau Jawa Versi Indikator Politik Indonesia

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Dalam hitungan 100 hari kerja pertamanya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencatatkan rekor luar biasa, karena menjadi gubernur dengan tingkat kepuasan tertinggi di seluruh Pulau Jawa. Temuan mencengangkan ini berasal dari hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia, dan membuat publik serta pengamat politik terkejut dengan pencapaian luar biasa sang Gubernur Jawa […]

Yod Mintaraga: Dari Bandung ke Jabar, Konsistensi yang Berbuah Rekor
Politik
Yod Mintaraga: Dari Bandung ke Jabar, Konsistensi yang Berbuah Rekor

RADARBANDUNG.id –  Politisi senior Partai Golkar, Drs. H. Yod Mintaraga, MPA, resmi mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai anggota legislatif terlama di Indonesia. Melalui kiprahnya yang tak terputus selama delapan periode, ia dianugerahi medali rekor oleh Museum Rekor Indonesia (MURI). Karier politik Yod dimulai sejak Pemilu 1992 sebagai anggota DPRD Kota Bandung. Ia kemudian melanjutkan pengabdiannya […]

Penunjukan Plt Golkar Kab Sukabumi, Dinilai Cacat Hukum dan Cacat Administrasi
Politik
Penunjukan Plt Golkar Kab Sukabumi, Dinilai Cacat Hukum dan Cacat Administrasi

RADARBANDUNG.id – Keputusan pemberhentian Marwan Hamami sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi periode 2020–2025 dinilai kontroversial. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, Aris Rindiansyah, menyebut proses tersebut cacat secara hukum dan administrasi. Menurut Aris, dasar pemberhentian yang mengacu pada keputusan Dewan Etik Golkar bertentangan dengan aturan internal partai […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.