RADARBANDUNG id, Bandung – Daerah yang masuk kategori mengalami kerawanan pangan turun 14 persen sejak tahun 2022. Tahun ini, salah satu fokus Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) adalah mengatasi masalah kelangkaan beras.
Plt. Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy mengatakan skor pola pangan harapan (PPH) naik dari 92,8 menjadi 94,1. Hal ini merupakam capaian penting disamping upaya penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yang menjadi tugas mereka.
“Secara bertahap dapat menyelesaikan program kegiatan kerawanan pangan,” kata dia ditemui saat acara Apresiasi Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di Bandung, Kamis (15/2) malam.
“Kerawanan pangan ini juga semula di tahun 2022 waktu berdiri Badan Pangan Nasional itu ada lebih kurang 74 daerah rawan pangan, dan alhamdulillah di 2023 ini berdasarkan data BPS ini turun menjadi 68 kabupaten kota rawan pangan. Jadi ada penurunan lebih kurang 14 persen,” jelas dia.
Ada sekitar 9 indikatornya sebuah wilayah masuk kategori rawan pangan. Di antaranya ketersediaan mencakup rasio konsumsi dengan produksi, kemudian dulihat dari sisi keterjangkauan, akses terhadap listrik dan air bersih, pendapatan rumah tangga, ada rasio tenaga kesehatan, hingga angka harapan hidup.
Saat ini, yang paling mencolok adalah masalah beras yang harus distabilkan. Dalam enam bulan terakhir, pihaknya mengirim bantuan di kepada 22 juta keluarga penerima manfaat. Upaya lainnya menyelenggarakan pasar murah di berbagai daerah.
“Wilayah jawa barat untuk pangan aman. Kita ada 11 komoditas jaga ketersediaannya, mulai dari beras, jagung, kedelai, daging ayam, daging sapi kerbau, bawang merah, bawang putih, aneka cabai, gula konsumsi, minyak goreng, ikan, dan garam konsumsi,” ucap dia.
Ia mengatakan ada beberapa hal yang membuat beras langka. Pertama, ongkos produksinya naik seperti pupuk, lalu dampak dari el Nino hingga kekurangan air. Dampaknya panennya berkurang, otomatis harga naik.
Dan ini bisa jadi antisipasi melalui rakornas dan ratas tentunya dengan persetujuan bapak presiden dan bapak menteri. Opsinya adalah mendatangkan beras dari beberapa negara untuk diimpor ke kita ke Indonesia.
“Rencana dari Thailand. Tahun kemarin 2,8 juta ton, tahun ini rencananya 2 juta ton, tapi kalau misalnya produksi dalam negeri cukup berarti impor itu tidak jadi,” jelas dia.
Sementara itu, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA Andriko Noto Susanto mengungkapkan, perhitungan skor PPH merupakan hasil dari pengumpulan, pengolahan, dan analisis data konsumsi yang berasal dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Lebih lanjut, dengan hasil skor PPH nasional 2023 sebesar 94,1 tersebut, dapat diketahui besaran konsumsi energi sebesar 2.088 kkal/kapita/hari atau 99,4 persen terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) 2100 kkal/kapita/hari. Ini masih termasuk kategori normal, ungkapnya.
Adapun rincian skor PPH antara lain padi-padian mencapai persentase sebesar 56,7 persen dari target Angka Kecukupan Gizi (AKG) ideal di 50 persen, lalu umbi-umbian 2,7 persen dari AKG ideal 6 persen, dan pangan hewani 12,1 persen dari AKG ideal 12 persen.
Selanjutnya minyak dan lemak 12 persen dari AKG ideal 10 persen, buah/biji berminyak 0,8 persen dari AKG ideal 3 persen, kacang-kacangan 3,3 persen dari AKG ideal 5 persen, gula 3,2 persen dari AKG ideal 5 persen, sayur dan buah 6 persen dari AKG ideal 6 persen, dan lain-lain seperti minuman dan bumbu 2,4 persen dari AKG ideal 3 persen.
“Berdasarkan capaian skor PPH dan persentase angka tersebut, dapat diketahui bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia mengarah pada komposisi yang beragam dan bergizi seimbang. Namun demikian tentunya ada jenis konsumsi yang perlu kita tingkatkan dan diturunkan angka persentasenya,” ungkap Andriko.
Bersamaan dengan Launching skor PPH tersebut, NFA memberikan apresiasi kepada 4 Provinsi dengan capaian skor PPH melebihi target RPJMN 2023 yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. Dan juga diberikan kepada 5 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Sumenep, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lumajang.
Dalam kesempatan ini juga diberikan apresiasi kepada provinsi pelaksana pengawasan keamanan pangan segar terbaik peringkat ke 3 Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi Jakarta, peringkat 2 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung serta peringkat 1 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/ Kota diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
Sedangkan pembina penerapan standar keamanan terbaik melalui penerbitan label hijau diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak sebagai terbaik ketiga, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul sebagai terbaik kedua dan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak sebagai terbaik pertama.
Sementara itu, Provinsi terbaik pelaksana program Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2023 diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah. Apresiasi juga turut diberikan kepada para Pakar yang telah berkontribusi secara aktif dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yakni Prof. Drajat Martianto, Prof. Purwiyatno Hariyadi dan Prof. Achmad Suryana.
Pemerintah Provinsi Jabar Siap Berkolaborasi Jaga Ketersediaan Pangan
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Taufiq Budi Santoso memastikan Pemda Provinsi Jawa Barat siap berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menjaga ketersediaan beras.
“Kami percaya bahwa dengan kerja sama dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan dapat mengatasi tantangan yang sangat kompleks dan bahkan beberapa waktu ini kita juga dihadapkan kepada bagaimana mengatasi ketersedian beras yang perlu ditangani secara bersinergi dan berkolaborasi dari semua pihak,” ucap Taufiq.
Selain itu, Pemda Provinsi Jabar pun terus mendukung upaya-upaya untuk mempromosikan pertanian berkelanjutan. Tujuannya, mengurangi ketimpangan akses terhadap pangan dan memperkuat sistem pangan yang adil dan berkelanjutan.
“Mudah-mudahan kita dapat menciptakan ketahanan pangan serta lingkungan yang aman, sehat dan berkelanjutan bagi semua,” imbuhnya. (dbs)
