RADARBANDUNG.id, BANDUNG BARAT – Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat bersama BPJS Kesehatan Cabang Cimahi terus berupaya mewujudkan capaian Universal Health Coverage (UHC) di Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif menjelaskan, pihaknya terus bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Kabupaten Bandung Barat berupaya dengan berbagai aksi untuk memaksimalkan segala potensi dan berkolaborasi secara konsisten demi mempercepat capaian UHC.
“Untuk mencapai UHC diperlukan berbagai aksi dari masing-masing OPD agar saling berkolaborasi dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki. Saya harap seluruh OPD tetap konsisten dalam memberdayakan sumber daya sesuai potensinya masing-masing dalam mendukung tercapainya UHC ini. Karenanya, peran pemimpin dalam memotivasi seluruh pegawai sangat penting demi mencapai hasil yang maksimal,” imbuh Latif dalam pertemuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Semester 1 di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kamis (22/02).
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Cecep Heri Suhendar mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dan Pj Bupati Bandung Barat untuk mendaftarkan penduduknya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui percepatan UHC. Cecep berharap, launching UHC ini dapat menjadi kado terindah untuk Kabupaten Bandung Barat di tahun 2024 ini.
“Saya sangat mengapresiasi Pemda dan Bapak Pj Bupati Bandung Barat karena telah berupaya dan berkomitmen penuh untuk mendaftarkan penduduknya dalam Program JKN melalui percepatan UHC. Semoga percepatan ini berhasil dan launching UHC dapat dilaksanakan secepatnya pada tahun 2024 ini,” kata Cecep.
Cecep membeberkan jumlah kepesertaan Kabupaten Bandung Barat saat ini berdasarkan data sampai dengan 1 Februari 2024, jumlah kepesertaan JKN di Kabupaten Bandung Barat telah mencapai sekitar 89,7% dari total penduduk di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.834.256 jiwa.
“Dari jumlah tersebut, penduduk yang telah terdaftar JKN adalah 1.644.560 jiwa dan sisanya sejumlah 189.696 jiwa belum terdaftar JKN. Masih kurang sekitar 153.837 jiwa untuk mencapai target UHC minimal 95%. Pengelolaan data harus dilakukan agar selisihnya dapat mencapai acuan. Tentu dibutuhkan peran dari seluruh OPD di Kabupaten Bandung Barat untuk bersinergi dalam mempercepat UHC,” ujar Cecep.
Sementara itu Arsan Latif menuturkan bahwa Pemda Bandung Barat siap mendukung percepatan menuju UHC. Dirinya menyebut akan menginstrusikan ke jajaran terkait untuk selalu memonitor perkembangan jumlah peserta yang belum di masukkan ke dalam Program JKN.
Latif juga menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPRD, akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, dirinya tak lupa mengingatkan kepada seluruh pihak untuk menghadirkan layanan kesehatan terbaik bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
“Dengan kerjasama, integritas yang harmonis antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di harapkan UHC akan segera tercapai. Hal ini tidaklah mudah, perlu adanya dukungan dan kerjasama antara kedua belah pihak, bila terjadi ada kendala-kendala di lapangan dapat diselesaikan dengan cepat. Apalagi sekarang dengan kemajuan dan teknologi digital yang sudah terintegrasi akan lebih mudah untuk mengontrol dan mengevaluasi,” ujar Latif.
Saat ini Pemda Kabupaten Bandung Barat mengupayakan kecukupan anggaran untuk pembiayaan kepesertaan JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU dan BP Pemda), sserta diperlukan data penduduk valid yang akan didaftarkan.
Dalam forum ini juga membahas upaya peningkatan kolektibilitas iuran baik itu dari segmen Iuran Wajib Pemda, Tunjangan Penghasilan Guru, PBPU Pemda, dan Bantuan Iuran PBPU. Selain itu, peningkatan mutu layanan bagi peserta JKN khususnya di fasilitas kesehatan juga menjadi salah satu penekanan dalam pertemuan ini, dimana BPJS Kesehatan mengajak seluruh anggota forum untuk turut menjaga mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta JKN. (**)