RADARBANDUNG id, BANDUNG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menetapkan status tanggap darurat bencana puting beliung selama dua pekan ke depan setelah terjadi peristiwa puting beliung di perbatasan Kabupaten Bandung dan Sumedang, tepatnya di Rancaekek, Rabu (21/2).
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Uka Suska Puji Utama menyampaikan status tersebut mulai berlaku sejak Kamis 22 Februari hingga 6 Maret 2024 mendatang.
“Penetapan ini merupakan komitmen kami agar pelayanan kepada masyarakat selama kejadian bencana bisa semakin optimal,” kata Uka, Jumat (23/2).
Baca Juga: BRIN Sebut Puting Beliung di Rancaekek Kejadian Langka
Dirinya menjelaskan status tanggap darurat bencana angin puting beliung ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum tenggat waktunya berakhir, disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan kebutuhannya.
“Misalnya seminggu sudah selesai tentu bisa kita percepat masa darurat ini, tidak harus dua minggu, kalau misalnya dua minggu belum cukup tentu kita bisa perpanjang kembali masa daruratnya,” jelasnya.
Baca Juga: Penjelasan BMKG Soal Puting Beliung Rancaekek
Ia melanjutkan, penetapan status darurat bencana tersebut diambil atas pertimbangan banyaknya kerusakan yang dialami oleh masyarakat. Menurut data milik BPBD, total ada sekitar 608 rumah dan bangunan yang mengalami kerusakan dalam kejadian bencana ini.
“608 kerusakan tersebut tersebar di tiga kecamatan yakni Cileunyi, Rancaekek dan Cicalengka. Rinciannya 198 rumah mengalami rusak berat, 233 rusak sedang dan 177 yang rusak ringan. Kalau jumlah KK yang terdampak ada 499 dengan total keseluruhan 1.879 jiwa,” ungkapnya.
Ia pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di musim penghujan. “Kalau terjadi hujan besar untuk masyarakat yang sedang dalam perjalanan sebaiknya segera mencari tempat berlindung yang aman,” katanya.
“Satu lagi juga kami imbau kepada masyarakat agar bisa memfilter segala informasi terkait kebencanaan yang datang, jangan sampai mudah terpancing satu isu yang belum tentu kebenarannya, karena bisa saja isu tersebut digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk menghasut masyarakat,” pungkasnya. (rup)