RADARBANDUNG.id- Pembahasan program makan siang gratis milik paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang kabinet memicu polemik. Sebab, belum ada penetapan pemenang pemilu oleh KPU.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pembahasan tersebut dilakukan untuk menyiapkan pos anggaran pada APBN 2025. ”Itu namanya envelope, amplop (pos anggaran, Red),” katanya setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Negara kemarin (27/2).
Bahkan, sebelumnya Airlangga menyebutkan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis yang disiapkan pada pos anggaran APBN 2025 sebesar Rp 15 ribu per anak. Anggaran itu di luar anggaran untuk susu.
Baca Juga: Mahfud Sebut Tak Tepat jika Program Makan Siang Gratis Masuk ke APBN 2025
Di tempat yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membenarkan bahwa anggaran program makan siang gratis mulai dihitung.
Menurutnya, program itu bisa menjadi program penanggulangan stunting yang sebelumnya ditujukan untuk ibu dan bayi. ”Di atas balita ditambah dengan program makan siang,” ujarnya, dikutip dari Jawapos.com.
Baca Juga: Jokowi Buka Suara soal Kabar Sidang Kabinet Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memiliki pedoman konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, yakni Isi Piringku. Dulu ada program makan dengan mempertimbangkan gizi 4 sehat 5 sempurna.
Seiring perkembangan, Kemenkes menilai program Isi Piringku lebih tepat. Sebab, program itu menggambarkan pedoman porsi makan dalam satu piring yang terdiri atas 50 persen buah dan sayur serta 50 persen sisanya karbohidrat dan protein. Kampanye tersebut menekankan pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak dalam konsumsi sehari-hari.
Nah, jika anggaran makanan untuk memenuhi pedoman sesuai dengan Isi Piringku atau kriteria cukup gizi, menurut Budi, tidak cukup hanya Rp 15 ribu. ”Sekarang saya tanya, kalau makan Rp 15.000, kenyang apa tidak? Kalau di Jogja mungkin cukup,” ungkapnya.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ikut angkat bicara soal pembahasan program makan siang gratis di rapat kabinet. Program tersebut, menurut dia, dibahas hanya untuk jaga-jaga. Itulah langkah antisipatif agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada pada 2024 dan tidak putus di 2025.
”Dan, itu kan masih nanti, bisa juga diatur di dalam APBNP kan. APBN perubahan kan kalau memang nanti harus berubah, syukur-syukur kalau nggak berubah,” paparnya di Jakarta kemarin.
