RADARBANDUNG.id- Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat vital dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Di sisi lain, terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi di era disrupsi.
Kepala Dinas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM Jabar) Hery Antasari mengatakan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memperhatikan kualitas pengembangan kompetensi dari ASN.
Berdasarkan data BKD Jabar jumlah ASN Jabar 46 ribu orang dan 330 ribu yang merupakan wilayah kerja secara tidak langsung pengembangan kompetensi di Jabar. Dari jumlah itu, dua per tiga nya adalah tenaga Pendidikan.
“Kewajiban Pemerintah Provinsi Jabar sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan kepada seluruh ASN Jawa Barat sebagai mana diatur dalam PP 12 Tahun 2017,” ucap Hery kepada wartawan di sela-sela kegiatan Musrembangkom BPSDM Jabar dan Learning Counsil Meeting di kantor BPSDM Jabar Jl Kolonel Masturi, Cimahi, Selasa (27/2)
BPSDM Jabar sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi dari penunjang pemerintahan dalam aspek pengembangan sumber daya manusia menghadapi empat tantangan.
Di antaranya, dukungan anggaran BPSDM yang sebelumnya mencapai Rp166 miliar pada 2016 lalu. Namun saat ini hanya mencapai Rp74 miliar. Bahkan hanya bisa digunakan sebanyak Rp20 miliar untuk core business dari pengembangan kompetensi.
Solusi yang sudah disiapkan adalah mempercepat UPTD menjadi BLUD seperti yang dilakukan Provinsi Bali. Usulan mengenai hal ini sudah diajukan sejak dua tahun lalu dan sedang diproses oleh Biro Organisasi.
Tantangan selanjutnya, terjadinya pergerakan cara belajar ASN seiring dengan disrupsi yang terjadi saat ini seperti milenial, pandemi dan sebagainya. Berdasarkan survei yang dilakukan BPSDM Jabar bahwa ASN menghendaki adanya inovasi pembelajaran yang sesuai dengan pengembangan karir dan kompetensi diri.
BPSDM Jabar sejak 2023 telah menyiapkan platform pembelajaran mandiri yang ditargetkan pada 2024 akan terus ditingkatkan agar lebih maksimal sehingga mampu menjangkau seluruh ASN di Jawa Barat.
“Kemudian juga bisa melakukan proses sampai dengan sertifikasi secara online untuk beberapa pelatihan dan pembelajaran,” ungkapnya.
Hery menegaskan dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut BPSDM Jabar sejak 2020 sudah menggulirkan dan mengimplementasikan Corporate University (Corpu) Jabar. Kemudian, Jabar Corpu Tel seiring dengan diterapkannya indeks kinerja BPSDM 2024/2026 berdasarkan RPD 2024/2026 yaitu indeks profesionalitas ASN khususnya pada dimensi kompetensi.
Selain itu, program Learning Can Changes yaitu rangkaian proses dari sejak analisis, desain/perencanaan, Implementasi sampai dengan evaluasi untuk melaksanakan pembelajaran yang aplikatif, relevan, mudah diakses, berdampak tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
“Pertemuan hari ini merupakan suatu tahapan dalam memenuhi indeks implementasi Corpu yaitu learning startegic melalui kegiatan learning consulting meeting. Kami berharap kegiatan ini menghasilkan kebijakan pelatihan strategis yang akan dirumuskan secara detail dalam kegiatan analisis kebutuhan pembelajaran,” sambungnya.
Asda III Setda Pemprov Jabar, Hening Widyatmoko mengatakan Forum Perangkat Daerah merupakan kegiatan rutin tahunan untuk menjaring Informasi, aspirasi dan rencana kerja di tahun selanjutnya.
Hening menyebutkan pada 2024 sampai 2026 merupakan tahun yang transisi. Pasalnya, seluruh penjabat Gubernur, Bupati dan walikota dalam posisi domisioner, mereka merupakan ASN yang ditugaskan untuk mengisi kekosongan posisi tersebut.
“Karena itu penganggarannya disusun untuk tujuan karena kehaiatan harus berjalan maka harus dijalankan,”katanya. (dbs)
