RADARBANDUNG.id- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui, pemerintah memiliki program perlindungan sosial (Perlinsos) pada 2024 dengan anggaran sebesar Rp496,8 triliun.
Menurutnya, anggaran ratusan triliun rupiah itu telah mendapat persetujuan dari DPR RI.
“Program perlinsos yang di antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar Rp 496,8 triliun, yang tersebar di berbagai program,” kata Muhadjir saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4).
Baca Juga: Prabowo Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK soal Gugatan Pilpres
Muhadjir menjelaskan perlinsos itu terdiri dari berbagai jenis. Seperti subsidi, bantuan sosial dan jaminan sosial. Ia menguraikan, subsidi di antaranya berupa subsidi energi, seperti BBM, listrik dan LPG. Selain itu, terdapat subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR.
“Ada bansos berupa program keluarga harapan (PKH), program sembako, asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah,” ucap Muhadjir, dikutip dari Jawapos.com.
Baca Juga: MK Pertimbangkan Hadirkan Sri Mulyani hingga Airlangga Hartarto dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024
Sementara itu, jaminan sosial berupa bantuan iuran bagi peserta BPJS, yakni penerima bantuan iuran PPI, yang berjumlah sekitar 98 juta jiwa. Ia menekankan, program perlinsos diperuntukkan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Program perlinsos sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan. Sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, yaitu 7,5 persen serta penghapusan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024,” tegas Muhadjir.
Sebagaimana diketahui, MK kembali menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024, pada Jumat (5/4). Kali ini, MK menghadirkan empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ke dalam persidangan.
Adapun, empat menteri yang dihadirkan itu yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Ketua MK Suhartoyo mengingatkan pertanyaan hanya bisa dilakukan oleh para hakim konstitusi. Namun, ia mengimbau pihak pemohon, yakni kubu pasangan capres-cawapres 01 dan 03, pihak termohon KPU RI dan Bawaslu, serta pihak terkait kubu pasangan capres-cawapres 02 untuk tetap hadir ke ruang persidangan.
“Oleh karena itu tetap para pihak pemohon satu pemohon dua, pihak terkait dan termohon dan pihak Bawaslu tetap hadir untuk mendengarkan apa yang akan diperdalam oleh para hakim,” ucap Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Kamis (4/4) malam.
“Tetap komitmennya tidak boleh mengajukan pertanyaan dan itu hanya untuk para hakim yang akan mengajukan pendalaman,” imbuhnya. (jpc)
