RADARBANDUNG.id- Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan 17 rekomendasi. Di antaranya, menyerahkan sikap partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kepada sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Rekomendasi dibacakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam penutupan rakernas V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, kemarin (26/5). Di awal rekomendasi, rakernas menyoroti Pemilu 2024 yang dinilai sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Hal itu, kata Puan, disebabkan maraknya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang.
’’Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan ketidaknetralan penyelenggara pemilu,’’ terang Puan.
Karena itu, rakernas merekomendasikan kepada Fraksi PDIP DPR agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila untuk penguatan pelembagaan partai. ’’Dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan,’’ ucap Puan, dikutip dari Jawapos.com.
PDIP juga menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan atau autocratic legalism sebagaimana terjadi melalui perubahan UU MK dan perubahan UU Penyiaran. Sementara itu, terhadap putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memasukkan materi muatan baru tentang syarat calon presiden dan wakil presiden, partai banteng menilai bahwa hal tersebut telah melanggar batas kewenangan dan mengambil alih kewenangan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang.
Puan mengungkapkan, pihaknya mengajak para ahli hukum tata negara, masyarakat sipil, pers, akademisi, intelektual, dan seluruh elemen prodemokrasi untuk melakukan evaluasi secara objektif atas pelaksanaan Pemilu 2024. ’’Rakernas mendorong seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mewujudkan cita-cita reformasi, khususnya pelembagaan demokrasi yang berkedaulatan rakyat,’’ terangnya.
Menurut Puan, rakernas telah mendengarkan suara arus bawah dari anak ranting, ranting, hingga pengurus anak cabang partai. Mereka meminta kepada ketua umum PDIP agar hanya menjalin kerja sama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum dan sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
Terkait sikap partai terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, Puan menyampaikan bahwa rakernas V partai telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun internasional. Menurut dia, berbagai persoalan tersebut mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis.
’’Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan,’’ terangnya.
Karena itu, lanjut Puan, rakernas V memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDIP Megawati untuk menentukan sikap. ’’Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah mendatang,’’ papar ketua DPR itu.
Puan menambahkan bahwa rakernas V partai juga telah mendengarkan pandangan umum dari DPD PDI Perjuangan se-Indonesia terkait gelaran kongres 2025. ’’Memohon kesediaan Prof Dr Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai ketua umum PDIP periode 2025–2030 dalam kongres VI pada 2025 mendatang,’’ terangnya.
Dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024, rakernas mendorong tiga pilar partai dari tingkat pusat dan daerah semakin solid. Mereka harus segera mempersiapkan pasangan calon terbaik yang akan dimajukan di pilkada.
Sementara itu, dalam pidato penutupan rakernas kemarin, Megawati belum memutuskan sikap partainya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, sikap politik PDIP didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa menjadi lebih baik, berdaulat, dan lebih berdiri di atas kaki sendiri.
Apakah akan berada di dalam atau luar pemerintahan, kata Megawati, hal itu harus dihitung secara politik. Menurut dia, banyak pihak yang menunggu-nunggu sikap politik PDIP terhadap pemerintahan. ’’Ini pasti yang ditunggu para wartawan, sikap politik partai. Kan harus dihitung secara politik. Enak aja. Gue mainin dulu dong,’’ seloroh Megawati, disambut tepuk tangan para kader PDIP.
Yang terpenting sekarang, lanjut Megawati, adalah turun ke akar rumput untuk menyatu dengan rakyat dalam menghadapi Pilkada 2024. Para kader harus bonding atau membangun keterikatan dengan rakyat untuk bisa tertawa dan menangis bersama mereka serta menghasilkan solusi guna mengatasi permasalahannya.
Presiden kelima Indonesia itu juga meminta kadernya untuk mengingatkan rakyat agar bisa menghindari money politics atau politik uang yang bisa memengaruhi pilihan dan merusak demokrasi.
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi (BRIN) itu meminta kepada kader PDIP untuk mengajari rakyat bagaimana memilih pemimpin yang baik dan benar. ’’Makanya tolong diajarkan kepada rakyat. Rakyat itu perlu pertolongan. Mereka haus akan sebuah guidance. Diajari, benarnya kalau milih pemimpin iku piye toh. Dulu saya begitu loh, ngajarin,” kata Megawati.
Megawati memberikan perhatian kepada legislator yang baru terpilih pada Pileg 2024 untuk tidak malas turun ke masyarakat. Bahkan, dia memerintah kadernya di PAC dan anak ranting agar melaporkan anggota dewan yang tidak turun ke bawah. Mereka tidak perlu takut untuk melapor.
’’Laporan kepada Ibu langsung. Kalau mereka ini, yang kayak bos-bos ini, sudah jadi dan tidak mau turun ke bawah ke tempatmu, bilang sama Ibu, ini janji saya. Jangan enak-enakan. Saya sudah bilang, partai ini mau saya jadikan partai pelopor, kamu yang tidak bekerja untuk rakyat, out! Ini benar, bukan drama,’’ tegas Megawati. (lum/c7/oni)
