RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo memberikan atensi terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eky yang kembali heboh setelah delapan tahun menguap.
Polda Jawa Barat telah menghilangkan dua nama Daftar Pencarian Orang (DPO) pasca penangkapan Pegi yang diduga sebagai otak dari aksi ini dan menjadi pembicaraan banyak pihak. Polri pun menyebut keputusan ini belum final.
Kasus pembunuhan dan rudapaksa Vina yang belakangan heboh juga mendapat perhatian Kepala Negara.
Baca Juga : Hadapi Madura United, Persib Bandung Siap Tuntaskan Penantian 10 Tahun
Di sela-sela kesibukannya, dia memantau kasus ini.
“Tanyakan kepada Kapolri (Listyo Sigit), saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal,” ungkapnya Kamis (30/5/2024) saat melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan.
Dia ingin kasus ini dibuka.
Baca Juga : Pertamina Patra Niaga Tanggapi Potensi Kenaikan BBM Non Subsidi Bulan Juni
Sehingga transparansi pengusutan kasus pun diketahui publik yang selama ini bertanya-tanya terkait keseriusan aparat.
“Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi,” bebernya.
Sementara Polri pun memantau terkait kasus vina.
Baca Juga : Kondisi Hutan Kota Ranggawulung yang Tak Terurus dan Kotor, Warga Minta Segera Benahi
Khususnya terkait adanya dua DPO yang diralat Polda Jawa Barat. Kadivhumas Polri Irjen Shandi Nugroho menerangkan, Polda Jawa Barat telah berupaya keras agar kasus Vina tersebut bisa terbongkar sepenuhnya.
Karenanya DPO atas nama Pegi bisa ditangkap.
“Kami memantau upaya Polda Jabar,” terangnya.
Lalu, untuk dua DPO yang diralat Polda Jawa Barat. Polri menegaskan bahwa keputusan tersebut belum bersifat final.
Bila ada petunjuk dan bukti baru tentunya kasus bisa dikembangkan ke pelaku yang lainnya. “Karena itu begitu penting peran dari masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, bila masyarakat memiliki informasi, petunjuk atau bukti terkait keterlibatan dari pihak lainnya. atau yang belum dimintai pertanggungjawaban, bisa segera melaporkan ke Polda Jawa barat.
“Sehingga, petugas bisa membuat kasus ini terang benerang,” jelasnya.
Hal itu menunjukkan Polda Jabar terbuka untuk menerima kritik dan informasi. memang dari beberapa saksi untuk jumlah orang terlibat dalam kasus ini masih sangat sumir. “Saksi ada yang yang sebut dua, ada yang sebut fiktif,” terangnya.
Korps Bhayangkara juga memberikan apresiasi terhadap semua pihak, baik pengamat hukum, kuasa hukum dan masyarakat yang medorong kasus Vina diselesaikan. “Sekali lagi mohon dilaporkan kalau memiliki bukti dan keterangan tertentu untuk kasus ini,” tuturnya.
Sebelumnya, kasus Vina disorot akibat terdapat dua DPO yang diralat oleh Polda Jawa Barat. Padalah dalam pengadilan disebutkan masih ada dua DPO yang dikejar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima pengajuan permohonan perlindungan dari sejumlah saksi kasus Vina Cirebon. Permohonan itu masih ditelaah dan belum diputuskan apakah akan dikabulkan. ”LPSK masih terus melakukan upaya koordinasi intens penelaahan atas permohonan,” kata Ketua LPKS Brigjen Purn Achmadi, kemarin.
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan ada dua saksi yang mengajukan perlindungan tersebut. Hanya, dia tidak bisa menyebutkan nama kedua saksi tersebut. Yang jelas, kata dia, LPSK akan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). ”Sejauh ini masih dalam proses penelaahan, dan belum ada keputusan,” ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos. (idr/lyn/tyo/jawa pos)
