News

BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Dukung Govtech Indonesia ke Presiden Jokowi

Radar Bandung - 07/06/2024, 15:13 WIB
Ali Yusuf
Ali Yusuf
Tim Redaksi
BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Dukung Govtech Indonesia ke Presiden Jokowi

RADARBANDUNG.id- Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).

Peluncuran tersebut merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah guna mengakselerasi transformasi digital dan pelayanan publik yang solutif dan transparan.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi menekankan bahwa kemudahan dan kepuasan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama dalam memberikan pelayanan kepada publik.

“Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital, yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan dan pelayanan izin usaha, ada perpajakan dan lain-lainnya,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden berharap, hadirnya INA Digital mampu mengintegrasikan seluruh aplikasi dan platform milik masing-masing kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah yang saat ini jumlahnya mencapai 27.000.

“Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membuat platform-platform baru. Stop!”tutur Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut 15 kementerian dan instansi pemerintah telah menyatakan komitmennya mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan pada perencanaan jangka pendek di tahun 2024, GovTech akan mengembangkan 9 layanan prioritas, salah satunya layanan BPJS ketenagakerjaan.

“Ke depan, masyarakat hanya perlu satu login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal dengan data pribadi yang aman dan tanpa perlu memfotokopi KTP. Satu portal terpadu ini berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi.”ujar Azwar.

Sementara itu usai melakukan penandatanganan tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyatakan kesiapannya untuk mendukung upaya pemerintah dalam menyuguhkan kemudahan layanan bagi masyarakat, khususnya pekerja di seluruh Indonesia.

Pihaknya menambahkan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan juga tengah fokus meningkatkan kualitas layanan yang berorientasi kepada peserta (customer centric) melalui simplifikasi prosedur serta peningkatan keamanan data peserta.

Anggoro menyebut aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) yang saat ini telah digunakan oleh lebih dari 20 juta pengguna, sangat tepat jika dikolaborasikan dengan INA Digital.

“Kami bersama 14 kementerian lembaga negara lainnya, berkomitmen bersama Presiden Jokowi dalam kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE dan peluncuran GovTech Indonesia. Dengan semangat membangun infrastruktur yang tangguh, industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, kedepannya setiap layanan masyarakat akan terintegrasi di dalam aplikasi INA Digital, termasuk layanan pada Jamsostek Mobile,” ungkap Anggoro.

Sejalan dengan visi BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro berharap kolaborasi yang tebangun dapat mendorong pekerja Indonesia untuk lebih cepat dan mudah mengakses layanan BPJS Ketenagakerjaan dimanapun dan kapanpun.

“Program ini sejalan dengan visi kami dalam mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pekerja indonesia. Untuk itu kami siap memberikan dukungan penuh agar program yang luar biasa ini bisa segera digunakan, sehingga semakin banyak pekerja yang Kerja Keras Bebas Cemas karena telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan sehingga menjadi sebuah langkah menuju Indonesia maju,” tutup Anggoro.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tasikmalaya Zeddy Agusdien menyampaikan pihaknya akan siap mengawal kolaborasi ini, terlebih sejalan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi peserta di era transformasi layanan berbasis digital.

“Tentu kami mendukung penuh upaya pemerintah guna menghadirkan kemudahan bagi masyarakat terkhusus dalam hal ini masyarakat pekerja yang merupakan peserta kami, terlebih di era digitalisasi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat modern saat ini sehingga dengan kolaborasi ini BPJS Ketenagakerjaan dapat lebih dikenal luas dan kemudahan layanan dan manfaat program kami dapat dijangkau lebih banyak orang,” pungkas Zeddy. (dbs)


Terkait Regional
Bandung Barat Miliki Banyak Wisata Edukasi, Solusi Larangan Studytour
Regional
Bandung Barat Miliki Banyak Wisata Edukasi, Solusi Larangan Studytour

RADARBANDUNG.id- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung Barat potensi wisata yang dimiliki harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang tepat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) KBB, Panji Hermawan mengatakan, wisata merupakan bagian dari proses hilir, tempat masyarakat mencari ketenangan setelah rutinitas harian. “Yang namanya wisata itu kan proses hilir, artinya ketika orang hulunya sudah […]

Pemkot Cimahi Targetkan BIAS Tahun 2025 Capai 90 Persen
Regional
Pemkot Cimahi Targetkan BIAS Tahun 2025 Capai 90 Persen

RADARBANDUNG.id- Pemerintah Kota Cimahi bakal mengoptimalkan realisasi program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tahun 2025. Hal tersebut sebagai upaya preventif pemerintah melindungi kesehatan generasi muda di wilayahnya. Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira mengatakan, program ini merupakan upaya preventif untuk melindungi generasi muda dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), khususnya melalui pemberian jenis […]

Urus Izin Usaha di Bandung, Bisa dari Balik Kemudi Drive-Thru Sakedap
Regional
Urus Izin Usaha di Bandung, Bisa dari Balik Kemudi Drive-Thru Sakedap

Penerima manfaat utama dari layanan Sakedap adalah para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) perseorangan dengan tingkat risiko usaha rendah, seperti pemilik warung, kedai, atau pedagang kecil.

Komisi B DPRD Desak Pemkab Tuntaskan Masalah Gaji Karyawan PT BDS yang Tak Dibayar
Regional
Komisi B DPRD Desak Pemkab Tuntaskan Masalah Gaji Karyawan PT BDS yang Tak Dibayar

Komisi B DPRD Kab Bandung mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung segera menyelesaikan persoalan pembayaran gaji karyawan PT Bandung Daya Sentosa (BDS) yang belum dibayarkan sejak Januari 2025.

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.