RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Ribuan driver ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Lebih dari 2.000 driver ojol roda dua dan roda empat berkumpul sejak pukul 10.00 pagi untuk menyuarakan tuntutan mereka terkait kesejahteraan dan keadilan tarif.
Aksi yang diinisiasi oleh aliansi Gerakan Bersatu General (Gebrag) ini menarik perhatian tidak hanya driver dari Bandung Raya, tetapi juga dari berbagai kota di Jawa Barat. Mereka menuntut revisi tarif yang dianggap tidak manusiawi dan mendesak agar janji asuransi dari pihak aplikator segera direalisasikan.
Salah satu orator aksi, yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa para driver merasa bekerja seperti “kuli” dengan tarif yang tidak sebanding dengan risiko yang mereka hadapi di jalanan.
“Kita kerja rodi, tidak dibayar sesuai dengan tarif. Kantor bilang asuransi ada, tapi tidak bisa dicairkan. Kalau kita modar siapa yang tanggung jawab?” serunya dari atas mobil komando.
“Kantor bilang asuransi ada tapi tidak bisa dicairkan. Mereka merayu kita selama ini, kita di jalan mereka ongkang kaki di kantor. Kalau kita modar siapa yang tanggung jawab?,” sambungnya.
Koordinator aksi Gebrag, Linda Rambing, menyatakan bahwa tarif saat ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018. Menurut peraturan tersebut, tarif batas bawah untuk roda empat seharusnya Rp3.500 per kilometer bersih, dan untuk roda dua Rp2.500 per kilometer bersih.
“Tarif yang berlaku saat ini itu sudah sangat tidak sesuai dengan peraturan pemerintah itu. Harusnya tarif batas bawah untuk R4 (roda 4) itu Rp3.500 perkilometer bersih diterima driver, dan untuk R2 itu Rp2.500,” kata Linda.
Untuk itu, pihaknya pun mendesak agar tarif dinaikkan menjadi Rp2.600 untuk roda dua dan Rp5.000 untuk roda empat, dengan tarif terdekat sebesar Rp11.600 untuk roda dua dan Rp24.000 untuk roda empat. “Realitanya, driver hanya menerima Rp2.500 per kilometer setelah potongan dari pihak aplikator,” jelasnya.
Kasarnya, seperti buruhlah kalau di bawah UMR kan pasti protes. Sama saja kami juga kalau seandainya harganya di bawah peraturan yang berlaku kamu pun protes,” jelasnya.
Harap Pemerintah, Ojol, dan Aplikator Duduk Bersama
Salah satu negosiator aksi, Abah Dendi, menyampaikan bahwa kondisi ini sudah berlangsung selama setahun terakhir. Tak hanya itu pihaknya pun mengaku telah mencoba berkirim surat dengan pihak aplikator, tapi tak berbuah hasil.
“Kami sudah sering mengajukan pembicaraan dan menyurati pihak aplikasi untuk menaati aturan pemerintah, tapi tidak digubris. Oleh karena itu, aksi ini adalah puncak dari keresahan kami,” kata Dandi.
Dia mengakui tidak hadirnya Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menimbulkan kekecewaan bagi para demonstran yang mengharapkan kehadirannya dengan pihak aplikator secara langsung. Kendati begitu, dia menjelaskan ada beberapa perwakilan dinas yang hadir seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, serta Biro Hukum Pemprov Jabar.
“Kami menuntut agar PJ Gubernur dan pihak aplikator hadir di sini untuk memberikan solusi nyata. Tanggapan mereka terkesan ngambang, hanya menampung tanpa memberikan keputusan konkret,” pungkasnya. (rup)
