RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas Prabowo – Gibran dialokasikan sebesar Rp 71 triliun pada 2025.
Ilustrasi sarapan dan ilustrasi makan. Berikut Data Fakta Tentang Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto atas HonestDocs, foto bawah freepik
Berikut Data Fakta Tentang Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG):
-Telah dilakukan konsultasi dan komunikasi dengan Presiden terpilih.
-Telah disepakati bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilaksanakan secara bertahap, dimana untuk tahun pertama (2025) dimulai dengan alokasi sekitar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025.
Baca Juga : Persiapan Misi ke Bulan, Tiongkok Sukses Uji Coba Roket Baru
-Anggaran untuk MBG masuk dalam range postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan KEM-PPKF bersama DPR yaitu defisit RAPBN 2025 antara 2,29 persen – 2,82 persen dari PDB.
-Tim Prabowo – Gibran akan menyusun detail program MBG yang akan dijelaskan secara terpisah.
-Penyusunan RAPBN 2025 dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.
Baca Juga : Bhima Yudhistira Sebut Rp 71 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis Terlampau Jumbo, Jepang Siap Bantu RI
Sebelumnya diberitakan, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memandang, jumlah anggaran itu dianggap masih terlampau jumbo.
’’Meski sudah lebih rendah dibanding proposal awal yang ada di kisaran Rp 100 triliun yang ditawarkan, jumlah itu masih terkesan cukup mahal. Karena MBG ini juga harus memasukkan masalah logistik jika akan diterapkan nantinya,’’ ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (25/6/2024).
Bhima menjelaskan, biaya logistik terkait bahan baku maupun peralatan masak masih terbilang mahal.
Baca juga : Keluarga Terpidana Pembunuhan Vina Cirebon Polisikan Ketua RT karena Kesaksian Palsu
Apalagi, dengan kondisi terjadi lonjakan harga energi ke depannya.
’’Masih ada risiko-risiko yang harus diperhitungkan,’’ imbuh dia.
Dia melanjutkan, program makan bergizi gratis itu masih cenderung bergantung pada kebutuhan produk bahan baku impor.
Sehingga, pemerintah juga harus memikirkan korelasi impor bahan makanan itu terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah.
Artinya, lanjut Bhima, jika komponen bahan untuk program MBG diperoleh dari impor, maka hal itu akan memengaruhi fundamental ekonomi RI.
’’Kalau beras, bawang putih, tahu tempe butuh kedelai yang mana kedelainya impor, ini tentunya akan membuat biaya makan gratis makin membengkak,’’ tutur dia.
Bhima menggarisbawahi, program MBG juga harus dilakukan secara pruden agar tidak membebani APBN.
Sebab, jika tidak, maka akan ada kemungkinan pemerintah menambah utang baru.
Sehingga, lanjut dia, pelebaran defisit APBN harus dicermati. Seperti diketahui, jumlah alokasi Rp 71 triliun untuk MBG itu ada di dalam range postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan KEM-PPKF bersama DPR, yaitu defisit RAPBN 2025 antara 2,29 persen – 2,82 persen dari PDB.
’’Kalau tidak terjadi pelebaran defisit APBN, maka MBG akan mengorbankan belanja-belanja rutin. Berarti ada belanja yang akan dipangkas. Ini juga menjadi pertanyaan, karena kan anggarannya sangat besar,’’ tutur dia.
Selain itu, jumlah Rp 71 triliun untuk tahun pertama implementasi kebijakan dianggap Bhima berpotensi untuk menjadi ladang korupsi. Sebab, anggarannya terlampau besar.
’’Pengadaan barangnya pun belum tentu bisa disiapkan di tahun pertama, jadi disarankan MBG ini diuji coba dulu di APBN 2025 anggarannya tidak lebih dari Rp 1 triliun. Misalnya dipilih daerah 3T mana yang akan jadi lokasi prioritas, lalu pelan-pelan ditambah, jangan sekaligus besar. Dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau tindak pidana korupsi,’’ tutur dia.
Sementara itu, program MBG juga menarik perhatian pemerintah Jepang. Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi menuturkan, Jepang siap membantu Indonesia agar bisa mensukseskan kebijakan tersebut.
Masaki mengatakan, Jepang bakal membantu untuk berbagi pengalaman dengan pemerintahan Prabowo ke depannya dalam eksekusi makan gratis di sekolah. Jepang telah memiliki pengalaman selama satu abad dalam mengimplementasikan hal tersebut.
’’Pengalaman ini bahkan kami lakukan saat Jepang memasuki masa setelah perang dunia kedua. Saat itu pemerintah kami berpikir memberikan makanan gratis bagi anak sekolah karena sebenarnya mereka sudah berniat untuk datang dan belajar,’’ papar Masaki dalam keterangannya, Jumat (21/6).
Dia menjelaskan, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan matang-matang ketika memberikan makan gratis di sekolah. Salah satunya adalah komposisi distribusi makanan tersebut. ’’Dalam mewujudkan hal ini, kita perlu memahami siapa yang akan memberikan makanan, dan juga apa yang perlu diisi dalam menu makanan tersebut,’’ katanya.
Masaki melanjutkan, pemerintahnya siap dalam membantu Indonesia dan Prabowo dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan makanan bernutrisi yang perlu dikonsumsi oleh siswa Indonesia. ’’Anak-anak perlu tau makanan apa saja yang seharusnya dikonsumsi untuk perkembangan nutrisinya. Ini adalah kunci dari pemberian makanan ini,’’ tambah dia.
Untuk mewujudkan keseriusan tersebut, Jepang telah mengundang pemerintah Indonesia secara khusus untuk pergi ke Negeri Matahari Terbit itu. Tujuannya adalah meninjau lebih lanjut pemberian program makan siang gratis. Adapun jadwal kunjungan tersebut dilakukan pada September mendatang. ’’Di sana para pejabat dapat berdiskusi dan mengetahui bagaimana program makan gratis di sekolah dijalankan oleh Jepang,’’ jelasnya.
Negara Bahas Industri Tekstil
Presiden Joko Widodo kemarin mengadakan rapat terbatas terkait dinamika industri tekstil. Sebab belakangan, pengusaha tekstil mengeluh. Bahkan ada pabrik yang terancam merumahkan karyawannya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan seursai rapat membeberkan apa yang diperintahkan Jokowi.
“Tadi disepakati karena tadi usulan menteri perindustrian untuk mengembalikan Permendag 8 (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Red),” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu. Namun kebijakan ini masih akan dibahas. Seusai rapat dengan Kepala Negara, dia akan menggelar rapat dengan jajarannya.
Permendag 8/2024 ini sempat menjadi polemik beberapa waktu lalu. Banyak penolakan yang dilakukan masyarakat. Utamanya mereka yang dari luar negeri. Sebab ada pembatasan barang bawaan dari luar negeri. Namun, setelah ramai, aturan tersebut ditarik. “Rapat tadi, Pak Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang) minta untuk dikembalikan lagi ke Permendag 8 lagi,” ucapnya.
Selain itu, kesepakatan lainnya adalah pengenaan pajak atas produk tekstil, pakaian jadi, elektronik, alas kaki, dan keramik. Barang-barang ini akan dikenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan bea masuk anti-dumping (BMAD).
“Saya sore ini akan rapat rumuskan dengan menteri keuangan. Mudah-mudahan tiga hari kemudian pengenaan biaya masuk BMTP dan anti dumping itu bisa selesai,” ungkapnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memastikan akan segera mengeluarkan peraturan menteri keuangan untuk menyikapi ini. Aturan ini muncul setelah Zulhas dan Agus meminta saat rapat. “BMTP dan BMAD akan difollow up berdasarkan permintaan Mendag dan Menperin,” katanya.
Salah satu pabrik tekstil yang akan melakukan PHK adalah Sritex. Sebelumnya, Agus Gumiwang menyebut akan pelajari bagaimana bisnis perusahaan ini. “Apakah bangkrutnya murni karena tekstil, apakah ada masalah yang dihadapi,” katanya. (dee/lyn/jawa pos)
