News

Indonesia Butuh Pendongkrak Ekonomi, Bahlil: Salah Satunya Hilirisasi

Radar Bandung - 11/07/2024, 15:34 WIB
Ali Yusuf
Ali Yusuf
Tim Redaksi
Indonesia Butuh Pendongkrak Ekonomi, Bahlil: Salah Satunya Hilirisasi

RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Negara membutuhkan percepatan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas. Sektor perekonomian merupakan elemen penting yang harus diperbaiki.

Hal itu disamapaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia saat Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kamis (17/07).

“Kalau kita mau menuju Indonesia emas, pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7 persen. Pendapatan perkapita kita harus di atas 10 ribu dolar AS. GDP kita harus 5-6 terbesar di dunia. Oleh karena itu dibutuhkan mesin pendongkrak ekonomi,” ujar Bahlil

Salah satu mesin pendongkrak ekonomi adalah hilirisasi. Kementerian Investasi sudah membuat desain besar hilirisasi di berbagai sektor, di antaranya oil dan gas, mineral dan batubara, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertanian.

“Kita menciptakan nilai tambah di sini, supaya menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan tercipta, hilirisasi terbangun, pendapatan negara naik, upah naik, gaji pegawai negeri juga naik,” imbuhnya.

Untuk itu, Bahlil mengatakan pihaknya telah mendorong untuk setiap investasi yang masuk ke daerah, wajib berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha dan UMKM-UMKM di daerah.

Masyarakat Indonesia harus menjadi tuan di negeri sendiri. Makandari itu, ia berpesan kepada praja yang baru selesai pulang jadi pegawai daerah bisa membantu teman-temannya menjadi pengusaha supaya mereka bisa membangun daerah dan ekonominya.

Sementara itu, Rektor IPDN Prof Hadi Prabowo mengungkapkan, hilirisasi adalah merupakan proses transformasi ekonomi berkelanjutan yang mendasarkan pada komoditas bernilai tambah tinggi guna memasuki struktur ekonomi yang lebih kompleks.

“Hilirisasi diharapkan bisa meningkatkan produktivitas, nilai tambah, sehingga kita bisa mampu meningkatkan nilai rantai pasok industri kemudian kita bisa melindungi komoditas kita dari gejolak harga kemudian kita bisa mencapai puncak pohon industri dan tentu mendukung kekuatan ekonomi dalam negeri,” pungkasnya. (dbs)


Terkait Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola
Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola

  RADARBANDUNG.id –  Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Badan Bank Tanah secara resmi menyerahkan Pedoman Akuntansi Badan Bank Tanah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyerahan ini dilangsungkan pada Rabu (30/7/2025) di Aula MM Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mendorong […]

Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah
Nasional
Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah

RADARBANDUNG.ID, BLITAR – Dalam beberapa terakhir ini, rakyat Indonesia dihebohkan dengan aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Video aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar viral di media sosial. Pengalaman kelabu perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar ini dialami oleh WV, 12 […]

Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi
Nasional
Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi

RADARBANDUNG.id – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan bahaya rangkap jabatan menteri atau wakil menteri (wamen) dengan jabatan sebagai komisaris. Menurutnya, kondisi ini bisa melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berisiko memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Mahfud meminta agar pemerintah tidak mengabaikan putusan MK tentang larangan wamen menjabat komisaris karena jabatan di kabinet bersifat politik. Pasalnya, putusan MK bersifat […]

KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan
Nasional
KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan

RADARBANDUNG.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyamarkan kepemilikan sejumlah kendaraan dengan cara mengatasnamakan pegawainya. Hal ini diketahui setelah penyidik KPK menyita kendaraan yang diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). “Kalau tidak salah itu ajudannya atau pegawainya, gitu ya. […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.