RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Amburadulnya pelaksanaan PPDB 2024 mengundang banyak protes dan kritikan. Seperti yang dilakukan gabungan sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) dalam Badan Komunikasi Tengah Imah.
Gabungan ormas ini terdiri dari LSM GMBI, Gibas, Manggala, AMS, BBC, Gajah Putih dan Pemuda Pancasila. Mereka menggeruduk kantor Dinas Pendidikan (Disdk) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Jl Dr Radjiman, Bandung, Kamis (11/7/2024).
Ketua Gibas Kota Bandung sekaligus penanggung jawab lapangan aksi, Freddy B Sirait SH MH mengatakan, aksi mereka memperjuangkan untuk memperbaiki zonasi PPDB yang sistemnya amburadul.
Baca Juga : J&T Express Dorong UMKM Bandung Temukan Pendekatan Kreatif di J&T Connect Preneur Tour
“Zonasi ini nggak jelas. Prestasi juga nggak sama. Hanya menimbulkan keresahan di masyarakat,” tegas Freddy disela aksinya.
Ia berharap proses PPDB bisa diperbaiki. Ia juga meminta pihak yang melakukan pelanggaran dalam proses PPDB menjalani proses hukum.”Makanya proses ini kami akan kawal terus,” tandasnya.
Baca Juga : Divonis 10 Tahun Penjara, SYL: Bagian dari Konsekuensi Jabatan
Hal senada dikatakan Ketua LSM GMBI Kota Bandung, Moh Mahsur (Abah). Abah minta Disdik Jabar memberikan keyakinan pada ormas selaku perwakikan dari masyarakat.
“Kedatangan kami bukan untuk mencari muka. Kami juga menyayangkan kami lebih cenderung dijadikan kambing hitam. Padahal, anak-anak ingin belajar, tapi sangat susah,” tegas Abah.
Menurut Abah, sistem zonasi membuat banyak anak-anak tidak masuk sekolah. “Aturan membuat orang tua siswa pusing yang hanya menyulitkan masyarakat,” tandasnya.
Baca Juga : BSI Targetkan Top 3 Bank Syariah Global: Perjalanan dan Tantangan di Balik Mega Merger
Sementara Ketua AMS Kota Bandung, Moch Zainal Insan membeberkan, terdapat 19 pelanggaran di tingkat SMA.
“Dan tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus serupa di SMA lain,” tambah Zainal.
Sementara Plt Sekretaris Disdik Jabar, Edi Purwanto mengatakan, pihaknya menawarkan solusi yaitu pertama SMA terbuka dan sekolah swasta. SMA terbuka di Kota Bandung itu di antaranya SMA 4, SMA 10 dan ada lagi SMA Cimahi.
Regulasi SMA terbuka tersendiri karena prosesnya belajar dan ada peraturan pemerintah dan siswa bisa belajar di rumah.
“Saat ini masih ada masyarakat yang membutuhkan sekolah yang belum terwadahi. Dan biasanya masyarakat masih menginginkan sekolah-sekolah negeri,” ujar Edi.
Edi mengakui, sekolah swasta kendalanya pada biaya. Ia berjanji kedepan pihaknya mencoba meringankan masyarakat. (tim)
