RADARBANDUNG,id, BANDUNG – Bakal Calon Wali Kota Bandung, Arfi Rafnialdi menampung segudang permasalahan di kewilayahan lingkup Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) se-Kota Bandung, dalam pertemuan dengan Forum RW Kota Bandung di Ottilie Cafe, Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat (27/7/2024) malam.
Arfi mengatakan, unek-unek, curhatan, ide gagasan, hingga masukan yang keluar dari para pengurus RT/RW yang hadir dalam pertemuan tersebut menjadi asupan yang baik untuk modal penyusunan visi dan misi menjadi Calon Wali Kota Bandung di ajang Pilwalkot Bandung 2024.
“Hari ini dari sekian banyak kegiatan silahturahmi ini paling banyak pertanyaan, paling banyak masukan. Sebagian bisa direspon sekarang, sebagian ada yang dimasukan menjadi asupan dalam penyusunan visi misi. Jadi ini adalah salah satu forum yang sangat produktif meng-collect asupan visi misi, ” ungkap Arfi, Jumat malam.
BACA JUGA: Tingkatkan Kompetensi Lulusan dan Keahlian Dosen, UM Bandung Gelar Lokakarya Kurikulum OBE
Dari segudang masukan dan saran, Arfi mengatakan paling krusial dan penting adalah terkait program Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang terhenti sejak tahun 2023. Bahkan di tahun 2025 pun belum ada kejelasan terkait program yang dirancang oleh Arfi pada tahun 2013 bersama Wali Kota Bandung saat itu, Ridwan Kamil.
Arfi menjelaskan, pada tahun 2013, program PIPPK dibuat dengan semangat desentralisasi sehingga urusan keseharian masyarakat bisa diselesaikan oleh RT RW atau organisasi kewilayahan dengan mengalokasikan dana Rp. 100 juta per RW.
Hampir rata-rata harapan dari para RT RW yang hadir dalam pertemuan tersebut menginginkan PIPPK bisa kembali digulirkan serta ditingkatkan nilai pendanaannya. Jika nanti terpilih menjadi Wali Kota Bandung, Arfi mengatakan bakal mengevaluasi terlebih dahulu program PIPPK agar bisa disempurnakan ketika kembali digulirkan.
BACA JUGA: Ini Konsep Liveable dan Loveable Kota Bandung yang Kang Arfi Tawarkan
“Sekarang ada jeda kita manfaatkan jeda itu untuk melakukan evaluasi. PIPPK ini sudah efektif atau tidak nanti kita pilah, apa yang efektif apa yang belum. Kalau 2025 belum ada (anggaran) karena proses KUAPPAS sudah bergulir dan belum ada peran wali kota karena masih dalam tahapan kontestasi Pilwalkot, berarti tahun 2025 akan kita manfaatkan untuk evaluasi,” bebernya.
Arfi memastikan program PIPPK bisa kembali digulirkan pada tahun 2026 mendatang dan dana yang bakal diberikan pun wajib untuk ditambah besarannya.
“Kalau nanti dilaksanakna lagi tahun 2025 atau 2026, maka nilainya harus disesuaikan karena semangatnya PIPPK harus disempurnakan. Tapi belum bisa dipastikan nilainya. Secara logika dengan inflasi selama 10 tahun terakhir harusnya naik,” ucapnya.
Selain itu, Arfi mengatakan, berdasarkan saran dari Ketua Forum RW, pemberian dana PIPPK juga perlu disesuaikan karena ada banyak RT RW di beberapa kecamatan yang ragu dalam menggunakan dana PIPPK yang diberikan Pemkot Bandung.
“Penyempurnaan PIPPK perlu dilakukan dalam mekanismenya. Ada masukan perlu adanya pendampingan misalnya prosedur dari sisi hukum, karena kita ingin melayani warga dan kita juga tidak ingin dalam proses melayani itu malah ada masalah hukum. Dari 1.596 RW ini ada yang sudah sangat paham dan siap, tapi ada juga yang perlu didampingi,” ungkapnya.
Arfi menambahkan, selain mendapatkan gagasan dan ide dari masyarakat, dalam pertemuan malam ini dirinya sangat bersyukur mendapatkan dukungan moral dari Forum RW Kota Bandung.
“Mudah mudahan semangat kebersamaan untuk membangun kota ini bisa menyebar dan nanti bisa berbuah menjadi kepercayaan warga dalam kontestasi politik Pilwalkot 2024,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Forum RW Kota Bandung, Lily Maulana mengatakan, sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan anggotanya diantaranya adalah terkait kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan.
“PPDB sangat menjadi catatan khusus. Semoga kang Arfi bisa menyampaikan ke pemerintah pusat untuk mengubah mekanisme dan sistem PPDB yang lebih praktis untuk kepentingan warga Kota Bandung. Sektor kesehatan sesuai konsep Kang Arfi rencanankan puskemas satu kelurahan satu puskesmas yang sekarang masih belum merata, ” akunya.
Soal PIPPK, Lily membenarkan jika ada wilayah yang tidak memerlukan bantuan uang dalam program PIPPK. Ke depan, uang bantuan milik daerah yang sudah mapan akan diberikan kepada RT/RW yang sangat tinggi kebutuhannya.
“Kami berharap program (PIPPK) tersebut bisa kembali dilanjutkan pada masa kepemimpinan Wali Kota Bandung yang baru. Karena Kang Arfi ini bidannya PIPPK, saya tahun 2015 bagian untuk mengawal dari mulai merancang perwal PIPPK ,beliau tim percepatannya. kedepannya PIPPK harus tetap dilanjut hanya sistemnya mekanismenya proporsional, ” ucapnya.
Menurut Lily, tidak semua RW bisa mengelola dengan baik dana PIPPK. Dalam beberapa kasus di beberapa kecamatan, banyak RW yang bingung menggunakan dana tersebut karena takut salah dari sisi hukum dalam penggunannya atau anggaran yang dimiliki RW tersebut sudah berlebih.
“Maka kalau pakai sistem proporsional ada RW yang pengurangan ada RW yang mendapat penambahan. Tapi intinya PIPPK aspirasinya harus tetap dilanjutkan, ” akunya.
Ditanya soal komitmen dengan bakal calon wali kota Bandung lainnya, Lily mengatakan baru Arfi Rafnialdi yang mau melakukan audiensi dengan forum RW di Kota Bandung.
“Kalau komunikasi dengan beberapa orang lainnya sudah karena semua sahabat, tapi baru Kang Arfi yang menghrgai keberadaan forum RT RW Kota Bandung, mau ketemu pengurus RW Kota Bandung, beliau sowan ke saya dan itu adalah apresiasi buat kami dari Kang Arfi yang betul-betul menghargai keberadaan RT RW di Kota Bandung. Insya Allah kami akan mengawal kang Arfi yang betul-betul selalu nyaah ke Kota Bandung, ” tandasnya
