News

Pj. Gubernur Jabar Bey Machmudin Tandaskan Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Jadi Prioritas Utama

Radar Bandung - 01/08/2024, 19:13 WIB
AM
Azam Munawar
Tim Redaksi

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (FIDSI) di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (29/7/2024).

Rakor tersebut bertema “Penerapan Manajemen Risiko dalam Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Daerah.”

Dalam sambutannya, Bey menuturkan bahwa manajemen risiko menjadi salah satu hal penting dalam mengakselerasi pencapaian indikator makro pembangunan daerah.

Baca Juga : Pemdaprov Jawa Barat Komitmen Kelola Limbah B3 Ramah Lingkungan

Sebab, tantangan pembangunan daerah semakin kompleks dan dinamis.

“Pencapaian indikator makro pembangunan daerah harus menjadi prioritas utama bagi kita semua. Manajemen risiko menjadi salah satu strategi kunci dalam mengantisipasi dan mengelola risiko yang terjadi dalam setiap prosesnya,” kata Bey.

“Peran Inspektorat Daerah sangat krusial, harus mampu melakukan pengawasan, yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mendeteksi potensi risiko sejak dini,” tambahnya.

Baca Juga :Vitalong-C Sunmori Fest 2024 Hadir di Bandung, Sajikan Hal yang Seru

Karenanya, Bey mengimbau kepada Inspektorat Daerah untuk menjadi yang terdepan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih.

“Jangan pernah terlibat atau menjadi bagian dari praktik – praktik tidak beretika yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan,” ucapnya.

Selain itu, Bey berharap Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia dapat berperan strategis dalam mendukung tercapainya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Baca Juga :Komitmen Maccaferri Melestarikan Lingkungan Diwujudkan dalam CSR Perbaikan Longsor Tebing

“Dengan menjaga integritas, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan bahwa rakor FIDSI tersebut merupakan bagian dalam upaya mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah dalam kegiatan pengawasan.

“Tentunya ini bagian kita bersama-sama mengevaluasi kembali kegiatan kita selama ini, mereka (inspektur daerah) semua berkumpul untuk didiskusikan bersama,” katanya.

“Kemudian berkaitan dengan pengalaman khususnya yang berkaitan dengan pengawasan, tentunya ditemukan hal – hal yang baru yang perlu diperbaiki,” tambahnya. (adv)