RADARBANDUNG.ID, CIMAHI – Pengendalian inflasi menjadi salah satu concern Pemerintah Pusat pada masa pemulihan ekonomi.
Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian menyerahkan penghargaan kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi Dicky Saromi pada acara Rakor Pengendalian Inflasi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta, Senin (05/08/2024). Sementara itu foto atas, penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi Dicky Saromi berjabat tangan dengan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta, Senin (05/08/2024). Foto-foto: Dok. Diskominfo Cimahi
Seperti telah diketahui bersama, beberapa daerah Indonesia mengalami inflasi pada tahun 2023 dan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga terutama harga pangan pokok.
Guna menumbuhkan iklim kompetitif sekaligus juga memberikan motivasi bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam pengendalian Inflasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia memberikan penghargaan Insentif Fiskal pada Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja yang baik.
Insentif fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di berbagai bidang. Penghargaan ini terdiri atas beberapa kategori dan diberikan dalam beberapa periode, mulai dari tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional, hingga pengendalian inflasi daerah.
Pemerintah Daerah Kota Cimahi menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) kota yang mendapatkan Penghargaan Insentif Fiskal tahun 2024 Periode Pertama pada kategori Pengendalian Inflasi Daerah. Pengharaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi Dicky Saromi pada acara Rakor Pengendalian Inflasi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta, Senin (05/08). Insentif ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 295 Tahun 2024.
Kota Cimahi dinilai berhasil dalam upaya pengendalian inflasi dan menerima Insentif Fiskal senilai Rp 6.112.728.000,-. Selain Kota Cimahi 4 Provinsi, 9 Kota, dan 36 Kabupaten, turut mendapat penghargaan Insentif Fiskal ini sehingga total 50 Pemerintah Daerah yang berhasil mendapatkan penghargaan Insentif Fiskal tahun 2024 dengan total alokasi sebesar Rp 300.000.000.000,- untuk periode pertama.
Tito Karnavian menyampaikan pemberian penghargaan Insentif Fiskal ini merupakan instrumen yang diberikan untuk menumbuhkan iklim kompetitif antar daerah karena inflasi nasional tidak hanya tergantung dari kinerja Pemerintah Pusat namun juga tergantung pada kinerja Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
“Ini team work, kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota artinya cukup baik,” ungkapnya.
Tito berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah, baik Pemerintah Pusat atau pun Pemerintah Daerah untuk memperkuat komitmen dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menurunkan angka inflasi di Indonesia.
Senada dengan itu Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Luky Alfirman menyampaikan bahwa selain kinerja yang baik dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem, pemberian penghargaan ini juga dilakukan atas kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan tingkat inflasi di wilayahnya masing-masing.
Menurutnya dengan pemberian pengharagaan ini dapat menumbuhkan iklim kompetisi yang sehat di kalangan Pemerintah Daerah terutama di bidang pengendalian inflasi.
“Pemberian penghargaan ini dilakukan atas kinerja Pemerintah Daerah pada tahun berjalan dan diberikan dalam beberapa periode dan beberapa kategori, agar Pemerintah Daerah terus terpacu untuk meningkatkan kinerjanya sepanjang tahun 2024. Penghargaan kali ini dengan kategori Pengendalian Inflasi Daerah diberikan kepada Pemda yang berhasil menjaga stabilitas harga barang di wilayahnya sehingga tingkat inflasi nasional bisa terjaga,” tutur Luky.
Lebih lanjut Luky memaparkan bahwa penilaian kinerja Pemda dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yakni pelaksanaan 9 (Sembilan) upaya yang menunjukan upaya penginflasi pangan yang telah dilakukan Pemda, kepatuhan dalam penyampaian laporan kepada Kemendagri, Kemendag dan Kemenko Bidang Perekonomian, peringkat inflasi yang merupakan capaian dalam upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan, serta rasio realisasi dan alokasi belanja titik inflasi terhadap total anggaran belanja daerah.
Sementara itu, Dicky Saromi mengungkapkan rasa bangganya atas prestasi yang dicapai oleh Kota Cimahi. Menurutnya capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama dalam hal inovasi serta kerja keras dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Cimahi.
“Ini adalah penghargaan yang sangat luar biasa karena kita Kota Cimahi dinilai berhasil dalam melakukan terobosan-terobosan dan langkah-langkah sehingga inflasi tetap terjaga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan kita Kota Cimahi, dan tentunya juga untuk masyarakat Kota Cimahi,” tukasnya.
Pemerintah Daerah Kota Cimahi terus berupaya untuk mengendalikan tingkat inflasi di Kota Cimahi melalui berbagai kegiatan strategis dan juga menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholders. Langkah-langkah yang telah berjalan di antaranya dengan penyediaan bahan pangan pokok seperti beras, cabai merah, bawang dan komoditi lainnya. Penyediaan bahan pangan ini dilakukan untuk menjaga stabailitas harga di pasaran sehingga masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok hariannya.
Program SiBesti (Siapkan Beras untuk Masyarakat Kota Cimahi) merupakan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan Perum Bulog Cabang Bandung dalam penyaluran beras merek dagang program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) sebagai pilihan alternatif masyarakat. Program ini telah dilaksanakan sejak Maret 2024 lalu, dan rutin diselenggarakan setiap minggu ke-4 di tiap bulannya. Dalam program ini setidaknya 30 hingga 35 ton beras disalurkan tiap bulannya pada masyarakat Kota Cimahi melalui Kelurahan dan Kecamatan. Dari Maret sampai dengan Juli 2024 program SiBesti telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 155 Ton beras kepada masyarakat.
Penyediaan beras juga dilakukan melalui Operasi Pasar Murah (OPM), Gerakan Pangan Murah (GPM), Bazzar Murah, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan penyaluran Rastrada (Beras Kesejaheraan Daerah). Selain beras, berbagai komoditas seperti buah, sayuran, dan daging juga dijual di kegiatan GPM dan Bazar Murah dengan harga yang lebih murah dibanding harga di pasaran. Melalui kegiatan-kegiatan ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat. Dan menjaga daya beli masyarakat agar roda perekonomian daerah tetap berjalan normal.
Sementara itu, Pemerintah Daerah Kota Cimahi mendorong warganya untuk dapat swadaya, mandiri dalam penyediaan komoditas holtikultura terutama cabai merah yang sering mengalami lonjakan harga. Bekerja sama dengan Bank Indonesia juga Kabupaten penghasil cabai seperti Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut dalam hal penyediaan bibit cabai merah dan bawang merah, Pemerintah Daerah Cimahi memberdayakan Kelompok-Kelompok Tani juga Kelompok Wanita Tani Kota Cimahi untuk menggalakan Program Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen Hortikultura (Gertam Parti). Gertam Parti merupakan upaya Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura khususnya tanaman cabai, serta mendukung peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Cimahi. Saat ini Kota Cimahi telah menggelar dua kali kegiatan panen bersama hasil dari program Gertam Parti.
Upaya untuk pemulihan ekonomi juga pengendalian inflasi juga dilakukan dengan mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Cimahi agar para pelaku usaha di Kota Cimahi mampu berkembang dan bersaing dengan UMKM lainnya. Berbagai pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah terus digalakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas produk UKM Kota Cimahi melalui berbagai pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait.
Pembinaan yang dilakukan mulai dari pendampingan untuk wirausaha baru, pelatihan pengemasan produk yang menarik, strategi pemasaran melalui kanal digital seperti media sosial, temu usaha untuk memperluas jejaring dan brainstorming antar para pelaku usaha, hingga kemudahan untuk melakukan izin usaha. Pemerintah Daerah Kota Cimahi juga membentuk Forum Usaha Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (FURTIK) Kota Cimahi untuk membantu UMKM Kota Cimahi untuk dapat bersaing di era digital. Sementara itu pemanfaatan ruang kegiatan promosi produk UKM juga dilakukan melalui berbagai event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cimahi.
Berbagai upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi merupakan upaya untuk mengendalikan harga barang di Kota Cimahi dalam rangka pengendalian tingkat Cimahi agar perekonomian di Kota Cimahi dapat semakin menggeliat ke arah positif dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga Kota Cimahi. (adv)
